Di duga ada pihak-pihak di luar kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memancing di air keruh dan menginginkan terjadinya konflik di tubuh PPP dengan mereka-reka penerbitan dan penyebaran surat pemecatan.
Demikian disampaikan Sekjen PPP, M. Romahurmuziy, dalam keterangan kepada rmol.co, Kamis (17/4/2014).
"DPP PPP tetap akan merekonsiliasi semua perbedaan pendapat yang ada secara musyawarah untuk menuju ishlah," katanya, terkait dengan kabar pemecatan sejumlah pengurus DPP dan DPW menyusul kontroversi kehadiran Surydharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu
Soal kabar dan surat pemecatan itu sendiri, Romy membantahnya. Dia menegaskan, DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apapun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan manapun. Dan berdasarkan agenda, surat keputusan terkait organisasi partai, diterbitkan terakhir pada tanggal 20 Februrai 2014.
"PPP memiliki sejumlah prosedur dalam AD/ART yang harus dilalui dalam pemberhentian anggota. Antara lain didahului tiga surat peringatan dan didahului "pemberhentian sementara", serta dilaksanakan dalam forum Rapat Pengurus Harian DPP," ungkapnya. [rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA