Pengamat Hukum dan Kepolisian Sumatera Utara, Julheri Sinaga menyebutkan, kisruh perhitungan suara yang terjadi di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan kasus pelemparan molotov ke kotak suara di Kantor PPK Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, merupakan bentuk dari kegagalan jajaran Polda Sumut mengamankan pelaksanaan pemilu di Sumatera Utara.
"Mereka gagal menjaga keamanan terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pemilu," katanya, Rabu (16/4/2014).
Julheri menyebutkan kericuhan yang terjadi ketika surat suara sudah berada di tingkat kecamatan merupakan hal yang sangat rasional. Sebab, pengamanan pada tingkatan tersebut menurutnya sudah lebih terkonsentrasi dibandingkan ketika perhitungan suara berada di tingkat kelurahan.
"Personil kepolisian ditingkat kecamatan kan pasti lebih banyak dibanding dengan perhitungan di tingkat kelurahan," ungkapnya.
Atas dasar ini pula Julheri menyimpulkan jika pihak kepolisian tidak tanggap terhadap persolan kemanan yang sangat dibutuhkan selama pemilu berlangsung. Sebab, kejadian-kejadian tersebut dipastikan tidak terjadi secara spontan.
"Pasti ada penyebab, dan tidak mungkin hal ini tidak terbaca oleh intelijen. Jadi secara keseluruhan memang permasalahannya ini bukan karena ketidakmampuan tapi lebih pada ketidakmauan untuk menjalankan fungsi pengamanan," demikian Julheri. [rgu]
KOMENTAR ANDA