Kepentingan politik praktis seharusnya tidak masuk ke dunia pendidikan apalagi sampai menjadi soal dalam Ujian Nasional.Hal itu disampaikan Wakil Ketua I Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Budiharjo saat menyikapi soal Bahasa Indonesia yang ditemukan dalam lembar Ujian.
"KPAI menyayangkan adanya soal tentang Gubernur DKI Joko Widodo dalam soal UN. Apalagi diduga soal itu ada kepentingan politik praktis," kata Budiharjo seperti dilansir Antaranews, Selasa (15/4/2014)
Dikatakan Budi, mengenai tokoh tertentu dalam UN tidak menjadi masalah asalkan komprehensif dan tidak tunggal. Banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang layak masuk dalam soal UN.
Masalahnya, kata Budi, soal dalam UN bahasa Indonesia yang diujikan Senin (14/4) hanya mencantumkan tokoh Jokowi, tidak ada tokoh lain.
"Kalau walikota atau gubernur terbaik kan Indonesia juga tidak hanya satu. Apalagi momennya juga setelah pemilihan legislatif menjelang pemilihan presiden," tuturnya [hta]
KOMENTAR ANDA