Gegara Pemungutan Suara Ulang, KPU Sumut Didemo Mahasiswa

Belasan mahasiswa dari GMNI melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Sumatera Utara. Mereka mengecam ketidakprofesionalan KPU selaku penyelenggara pemilu yang ditandai dengan banyaknya persoalan seperti C6 yang tidak terbagi dan juga tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan sehingga memaksa dilakukannya perhitungan suara ulang.

"Ini salah satu bukti KPU tidak profesional," kata Ketua DPC GMNI Medan, Efendi Ricardo, Jum'at (11/4/2014).

Selain mengecam tertukarna surat suara tersebut, para pengunjuk rasa juga mengecam masih banyaknya mahasiswa yang tidak bisa menggunakan suaranya. Mereka menuding hal tersebut karena minimnya sosialisasi pengurusan formulir A5 (pindah memilih) oleh jajaran KPU.

"Kita sebenarnya ingin berpartisipasi pada pemilu kali ini, namun karena kurangnya sosialisasi dari KPU, banyak dari anggota kami tidak tahu dan akhirnya tidak memilih," ungkapnya.

Menjawab tuntutan mahasiswa, Komisioner KPU Sumut Evi Novida Ginting didampingi Sekretaris Abdul Rajab Pasaribu mengatakan tahapan pemilu sudah banyak dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan jumlah warga yang tidak mendapatkan hak pilih seperti Pemilu legislatif lalu.

"Kita sudah banyak melakukan sosialisasi untuk mempermudah syarat memilih bagi mahasiswa perantau. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi seperti sudah terdata di DPT, menunjukkan kartu identitas serta memberitahukan ke daerah asal (orang tua) agar mencoret namanya dari DPT di kampun, supaya tidak terjadi data ganda," terangnya.

 Sedangkan soal sosialisasi A5 tersebut, Evi menyebutkan pihaknya sudah banyak memberikan informasi tentang tata cara mengurus formulir pindah memilih. Terutama di berbagai media massa, sudah banyak informasi mengenai teknis serta jadwal kepengurusannya.
 
 "Untuk Pilpres nanti, akan ada pemutakhiran lagi. Mahasiswa segera sampaikan ke PPS asal melalui orang tua jika ingin memilih di Medan. Jadi ketika didata disana, bisa secepatnya di verifikasi. Mudah-mudahan Pilpres nanti, tidak ada lagi mahasiswa yang tidak mendapatkan hak pilihnya," tandasnya.[rgu]