Forum Masjid Desak Pemerintah Perduli Tragedi Kemanusiaan di Afrika Tengah

Forum Masjid Indonesia (FMI) mengecam tindakan biadab pembantaian
terhadap ribuan umat muslim di Afrika Tengah (CAR) yang terjadi sampai saat ini.

Forum Masjid juga menyesalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berdaya dan melakukan pembiaran terhadap tragedi pembantaian yang sudah dikategorikan tindakan genosida atau pembersihan massif etno-religius itu.

Ketua Forum Masjid Indonesia, Rafdinal Ssos MAP mengatakan, peristiwa pembantaian umat muslim Afrika Tengah oleh milisi Kristen Balaka yang dibantu militer merupakan tragedi besar kemanusian yang nyaris tidak mendapat perhatian media, baik di tingkat internasional maupun nasional.

"Kita sangat menyesalkan hal ini. Bagaimana mungkin peristiwa genosida yang sudah menewaskan lebih dari 2.000 ummat muslim Afrika Tengah tidak menjadi perhatian serius dunia Internasional, terutama PBB yang hanya bisa jadi pononton tragedi kemanusian itu," ujar Rafdinal didampingi Sekretaris (FMI) Afrian Efendi dan Ketua Dewan Pendiri Forum Masjid Anwar Bakti Nasrallah Kamis (3/4/2014).

Di tingkat nasional, Rafdinal menilai respon ummat Islam terhadap tragedi pembantaian ini hampir tidak muncul kepermukaan. Sejauh ini baru sejumlah kecil ormas Islam Indonesia yang tampil mengutuk kejadian tersebut.

Semetara itu  Anwar Bakti Nasrallah mendesak dunia internasional memberikan hukuman dan sanksi politik pada pemerintah Prancis yang telah melakukan intervensi dan memobilisasi tentaranya melakukan penindasan terhadap umat Islam di Afrika tengah.

Anwar mengatakan, Perancis telah mengerahkan 1600 tentaranya melidungi terhadap 50 persen lebih umat Kristen di Afrika Tengah dan melucuti  umat Islam yang  berjumlah 15 persen.

"Ada kepentingan penguasaan sumber daya alam terutama Uranium di daerah itu dan pemerintah Perancis beserta kelompok Kristen ingin menghabisi umat Islam," ujarnya.

Karena itu Anwar menghimbau PBB dan umat Islam internasional supaya melindungi kelompok minoritas Islam di daerah itu.

"Mereka juga memiliki hak hidup  dan hak kemerdekaan di negara sendiri," tandasnya. [ded]