Jumhur Hidayat menegaskan dukungannya ke PDI Perjuangan sudah melalui pemikiran yang matang. Dirinya tidak menyesali pilihannya sekalipun harus kehilangan jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)."Hidup itu selalu ada resiko. Untuk apa kita takut dengan resiko. Apalagi itu demi ideologi dan kepentingan yang lebih besar yakni rakyat dan bangsa," kata Jumhur disela-sela acara Kongres ke-3 BEM Indonesia, di Wisma Sejahtera Kaliurang, Sleman, DIY, kemarin (Kamis, 20/3).
Sebelum menghadiri acara ini, Jumhur juga sempat memimpin pendeklarasian Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) mendukung PDIP dan Jokowi di Jogja. Acara deklarasi dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk puluhan anggota ARM. Sementara sehari sebelumnya, Rabu (19/3) Jumhur menyerahkan jabatan Kepala BNP2TKI kepada Gatot Abdullah Mansyur setelah dicopot jabatannya oleh Presiden SBY tanggal 11 Maret 2014.
Jumhur mengatakan, dirinya bersama elemen-elemen yang tergabung dalam ARM, sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan berpihak ke PDIP. Bagi Jumhur untuk saat ini PDIP dipandang sebagai parpol yang paling tepat dan pas untuk memimpin bangsa.
Hal ini tak luput dari plaform kepartaian yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Juga partai ini dilihat paling konsisten dalam memperjuangkan kemandiiran bangsa dan kemandirian ekonomi.
Penilaian ini bukan tanpa alasan. Jumhur dalam banyak kesempatan selalu melihat permasalahan TKI dari sudut pandang kegagalan bangsa Indonesia mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk kepentingan rayat. Indonesia sebagai negara makmur dan kaya sumber daya alam, semestinya lebih dari mampu untuk menghidupi rakyatnya sehingga mereka tidak perlu bekerja sebagai TKI di luar negeri.
"Persoalannya tentu terletak pada pemerintahnya. Kalau bangsa yang makmur dan kaya, rakyatnya harus bekerja di luar negeri sebagai buruh, ini salah siapa? Tentu salah pemerintahnya," kata Jumhur.
Pemerintah, kata tokoh muda dari ITB Bandung ini, seharusya memiliki kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kepentingan rakyat. Program ketahanan pangan dan perluasan lapangan kerja harus menjadi prioritas. Dengan demikian, maka negeri ini tidak selalu bergantung pada impor bahan pangan, dan membiarkan rakyatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri.
"Selama dua periode kepemimpinan SBY saya belum melihat adanya kebijakan yang mengarah kesana. Tidak ada kebijakan dan konsep kemandirian ekonomi kedepannya. Persoalan justru makin rumit, terbukti makin deras rakyat yang ingin keluar negeri untuk bekerja. Jika konsep kemandirian ini dikedepankan, maka akan tumbuh semangat dari masyarakat untuk menggeluti pertanian, menggarap potensi yang ada di negeri ini ," tandas Jumhur.
Bagi Jumhur menjabat di BNP2TKI, semakin menyadarkan dirinya akan arti penting kemandirian ekonomi bangsa. Karena itu, ketika sekarang tidak lagi di BNP2TKI, dirinya justru lebih leluasa untuk memperjuangkan ideologi dan keyakinanya. Caranya adalah dengan menyatukan kekuatan dari berbagai elemen dan menyokong partai yang juga memiliki prinsip yang sejalan.
Jumhur berharap dengan konsep kemandirian ekonomi yang ditawarkan PDIP dan nantinya akan dilaksanakan Jokowi jika terpilih menjadi presiden, maka jumlah TKI baik yang ilegal maupun legal akan berkurang.
"Maka harus dikawal janji dan konsep kemandirian ekonomi yang diterapkan PDIP jika nantinya PDIP berkuasa. Saya bersama kawan-kawan yang lain tentu akan berusaha maksimal mengawal," demikian Jumhur. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA