Ketua Komisi E DRPD Sumatera Utara, Brilian Mochtar meminta kepada pemerintah untuk menggabungkan Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu BPJS Kesehatan.Hal itu dilakukan guna menghemat anggaran pencetakan kartu dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
"Untuk apa banyak-banyak kartu. Selama ini kan pemerintah masih mengeluh kalau anggaran habis untuk buat KTP. Makanya digandeng saja. Jadi ke depan, kalau punya KTP yang berlogo BPJS, enggak perlu ditanya-tanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bisa lebih cepat," ujar Brilian, Rabu (12/3/2014).
Diakuinya, dengan penyatuan data tersebut, proses pendataan peserta BPJS akan lebih mudah dilakukan. Karena, selain data pribadi, pemerintah juga dapat mencatat riwayat kesehatan masyarakatnya.
"Kalau bisa datanya lengkap tentunya kan lebih bagus. Kebutuhan untuk maping-maping kependudukan akan lebih mudah dilakukan. Tapi kita berharap BPJS Kesehatan yang membiayai kartunya, sehingga pemerintah tidak perlu diberatkan lagi," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Divisi I Regional I Sumut-Aceh, dr Oni Jauhari mengaku tertarik dengan wacana tersebut. Dirinya pun menyatakan siap mengeluarkan anggaran untuk realisasi penyatuan kartu itu.
"Saya pikir itu wacana yang menarik. Nanti akan segera kita komunikasikan secara vertikal di perusahaan," katanya. [ded]
KOMENTAR ANDA