Jajaran KPU Sumatera Utara kembali 'bobol' soal informasi mengenai warga yang tidak terdata untuk Pemilu Legislatif 2014. Padahal mereka selalu menggaungkan pelaksanaan pemtakhiran data pemilih dengan menurunkan petugas pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) termasuk dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk pemutakhiran data tersebut.Dalam pertemuan antara KPU Sumut dengan Komnas HAM, Selasa (11/3/2014) siang, kebobrokan tersebut mencuat. Dimana KPU Sumut mengaku tidak mengetahui bahwa sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) tidak terdata di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Bahkan mereka mengaku baru mendapatkan data tersebut dari pihak Komnas HAM yang memang datang untuk mempertanyakan sejumlah instrumen KPU dalam menjamin pemenuhan hak warga negara untuk menjadi pemilih.
"Ditemukan ada 200 KK (kepala keluarga) di Desa Manunggal, Deliserdang yang tidak diakui oleh pemerintah setempat dan kemungkinan belum terdaftar pemilih, kita tadi sudah merekomendasikan agar KPU Sumut langsung mengecek, karena mereka mengaku belum mendapatkan informasinya," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution usai pertemuan tersebut.
Maneger memperkirakan jika dirata-ratakan setiap KK ada dua hingga tiga warga yang sudah memiliki hak pilih, berarti 500 lebih warga akan terancam kehilangan hak pilihnya. Persoalan tersebut menurutnya harus disikapi serius oleh KPU Sumut. Sebab, keberadaan warga di Desa Manunggal tersebut kemungkianan menjadi presentasi dari banyaknya warga yang menempati lahan garapan yang banyak bermasalah di Sumut.
"Ini dialami masyarakat penggarap di lahan-lahan yang masih ada konflik agraria, dan kasus agraria ini banyak terdapat di Sumut," ujarnya.
Mendapat informasi dari Komnas HAM tersebut, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea langsung mengaku akan segera menindaklanjutinya ke lapangan, serta berkoordinasi dengan KPU Deli Serdang. Ia mengaku hal ini belum mereka ketahui secara spesifik.
"Soal 200 kk tadi besok akan langsung dicek," sebutnya diakhir pertemuan.[rgu]
KOMENTAR ANDA