Demo Massa di Kantor PLN Nyaris Ricuh

Puluhan massa  dari LBH Medan, INTI Medan dan Apindo Medan yang  mengadakan aksi unjukrasa didepan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro,Rabu (5/2/2014) nyaris ricuh.

Pasalnya, massa yang ingin masuk untuk menemui Gubernur Sumut , Gatot Pujo Nugroho tidak diperbolehkan karena gerbang Kantor Gubernur langsung dikunci oleh pihak satpol PP yang berjaga.

Aksi dorongan pagar pun dilakukan massa hingga rantai pagar putus dan pagar pun nyaris tumbang. Beruntung, kemarahan massa itu dapat diredakan setelah mass yang lain telah menenangkan mereka.

Ketua Apindo Medan, Rusli Laswin dalam orasinya menyatakan, sumber utama pemadaman listrik saat ini dikarenakan pertumbuhan konsumsi listrik yang tidak sesuai dengan pasokan listrik yang saat ini cenderung sedikit. Hal inilah yang menyebabkan PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Sumut.

"Kebijakan penyewaan genset senilai 700 miliar perbulannya bukanlah solusi tepat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut. Ini merupakan bentuk pemborosan dan tpenyewaan genset itu dapat dijadikan ladang korupsi baru yang ada ditubuh PLN yang saat ini sedang berlangsung proses hukumnya, Aksi ini kita lakukan guna membuka mata para presiden dan pejabat di negeri ini agar masyarakat Sumut jangan dianak tirikan," katanya.

Sementara itu, Ketua LBH Medan, Surya Adinata dalam orasinya menyatakan,  protes keras terhadap fenoena  pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sumut.

"Lihat saja pemadaman listrik yang terjadi hampir mencapai tiga sampai empat kali dalamm sehari, sehingga mengakibatkan terganggunya masyarakat yang menjalankan aktifitasnya," katanya.

Dikatakannya, pemadaman listrik ini jelas - jelas telah banyak menyebabkan kerusakan peralatan elektronik, hubungan arus pendek listrik yang berlanjut hingga kebakaran.

"Kita lihat saja berapa banyak rumah yang sudah terbakar akibat pemadaman listrik. Lihat juga berapa banyak yang mati akibat kebakaran tersebut," katanya.

Untuk itu, katanya, LBH Medan, Apindo Medan dan masyarakat menolak secara tegas terkait rencana pengadaan listrik oleh Pemprovsu kepada PLN Sumut.

"Kita juga mengecam keras Menteri BUMN , Dahlan Iskan karena telah melakukan pembohongan publik dengan menebar janji - jani palsu serta meminta kepada presiden SBY untuk segera mencopot jabatan menteri BUMN," katanya.[rgu]