Kesepakatan antara Komisi VII DPR RI dan PT PLN dalam mengatasi krisis listrik belum menjamin Sumatera Utara terbebas dari ancaman krisis listrik. Hal tersebut disampaikan PT PLN melalui Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera I Gusti Agung Ngurah Adnyana. Pengakuan ini disampaikannya usai penandatanganan kesepakatan dalam mengatasi krisis listrik di Sumut antara Komisi VII DPR RI dan PT PLN (Persero) yang digelar di Gubernuran, Jalan Sudirman, Medan, Senin (3/3/2014).
Ketika didesak apakah solusi krisis listrik itu bisa direalisasikan, Ngurah Andyana mengatakan tidak ada.
"Itu hanya asumsi jika pekerjaan-pekerjaan pembangkit sudah siap, suplay genset 300 MW yang kita sewa berjalan lancar, namun faktanya hanya sekitar 150 yang terealisasi," ujarnya.
Adapun beberapa kesepakatan bersama yang akan menjadi solusi jangka pendek dan jangka menengah mengatasi krisis listrik antara lain. Jangka pendek dengan menambah pasokan dari PT Inalum yang selama ini sebesar 90 MW menjadi 135 MW.
"Ada beberapa langkah lagi yang akan dijalankan. DPR RI menjadikan Sumut sebagai daerah "pilot project" penanganan krisis listrik," kata Ngurah Andyana.
Dijelaskan, PLN menjadwalkan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 180 MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin) segera mungkin dengan target bisa beroperasi tanggal 10 Maret 2014.
"Untuk itu perlu dukungan dari DPR RI dan pemerintah," katanya.
Adapun penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2) juga diperkirakan beroperasi tanggal 10 Maret.
Artinya, pemadaman bisa ditekan mulai Maret ini sembari terus menyelesaikan berbagai proyek pembangkit untuk bisa terus memenuhi kebutuhan listrik di Sumut yang cukup meningkat pesat dibandingkan pasokan.
Misalnya, kata dia, PLN mempercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW. Diharapkan proyek selesai akhir April-Juni tahun 2014 Adapun PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2x200 MW ditargetkan akhir tahun 2014 dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada Maret 2014.
Dia mengakui dibutuhkan tambahan cadangan pasokan sebesar 30 persen dari beban puncak 1700 MW atau sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari pengoperasian sewa PLTD MF0 120 MW secara bertahap mulai April hingga Juni.
Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan krisis listrik sudah membuat masyarakat Sumut marah dan dia memahami.
"Makanya sebagai Gubernur Sumut, saya sangat senang dengan perjanjian yang diharapkan benar-benar dijalankan PLN," katanya. [ded]
KOMENTAR ANDA