Pemprovsu: Demo Lumpuhkan Bandara Bukan Cara Bijak Selesaikan Masalah

Rencana ribuan massa Front Rakyat Bersatu (FRB) untuk melumpuhkan akses jalan masuk ke bandara Kualanamu, Rabu (19/2/2014), mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pemprovsu melalui Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut, Eddy Syofian dalam keterangannya, Selasa (18/2/2014), menilai aksi demo tersebut bukan cara bijak menyelesaikan masalah karena dapat mengganggu fasilitas umum dan objek vital.

Khusus mengenai permasalahan tanah, ujar Eddy, Pemprovsu sudah menindaklanjuti 61 pengaduan masyarakat berupa sengketa dengan PTPN, swasta maupun antar masyarakat lainnya.

"Jadi Pemprovsu tidak tinggal diam. Khusus terkait eks HGU PTPN sejak Februari 2012 Pak Gubsu dan Muspida Sumut sudah menyerahkan data existing atau data lapangan yang merupakan hasil pemetaan Tim Rekonstruksi. Namun sampai saat ini pihak Meneg BUMN belum mengeluarkan persetujuan untuk pendistribusiannya kepada Gubsu," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya terkait masalah eks HGU sebaiknya terus diperjuangkan ke pusat dan bukan menggunakan cara-cara penyaluran yang mengganggu fasilitas umum dan objek vital.

"Jika pun ada yang unjuk rasa atau menggelar aksi pada hari yang kebetulan terpaut sama dengan jadwal pilkada ulang hendaklah berlangsung proporsional dan dijaga jangan sampai 'diboncengi' kepentingan sesaat yang dapat menghambat orang datang ke TPS," ujarnya.

Di tempat terpisah pengamat politik USU, Warjio dan Muryanto Amin juga sependapat bahwa unjukrasa hendaklah benar-benar bisa mencerminkan aspirasi masyarakat tanpa "diboncengi" kepentingan sesaat lainnya.

Untuk itu lanjut mereka dalam penyampaian aspirasi jangan sampai mengganggu fasilitas umum dan objek vital. Jika sudah mengganggu aksi itu bisa menjaadi destruktif.

"Jika suatu aksi menjadi destruktif dan mengganggu fasilitas umum dan objek vital maka aspirasi bisa menjadi bias sehingga bisa kontrapoduktif yang justru bisa membuat masyarakat 'marah'," ujar Warjio.

Diketahui, massa FBR mengklaim akan turunkan masssa sekitar 50 ribu orang yang terdiri dari para buruh petani, nelayan dan mahasiswa untuk melumpuhkan akses masuk ke bandara Kualanamu, hari ini Rabu (19/2/2014).

Aksi tersebut dilakukan guna menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang ada di Sumut khusunya Deliserdang. [ded]