Koalisi NGO Sumut akan Ajukan Judicial Review ke MA

Koalisi Non-Governmental Organization (NGO) yang terdiri dari Fitra Sumut, Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS) dan Biro Pengacara Hukum Citra Keadilan, bertekad melakukan judicial review ke Mahkamah Agung RI (MA) jika Mendagri tidak mengindahkan gugatan yang telah mereka ajukan kepada Mendagri atas pengesahan APBD Sumut 2014 yang dinilai bermasalah.

Demikian keterangan pers yang diterima MedanBagus.Com, Sabtu (15/2/2014) yang dikirim Irvan Hamdani Hasibuan, Divisi Advokasi FITRA Sumut, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum 'nBASIS dan Hamdani Harahap, SH, Direktur Citra Keadilan.

Menurut Irvan Hamdani Hasibuan, pasca disahkannya APBD Sumut TA 2014 dua pekan lalu, koalisi NGO ini telah melayangkan gugatannya kepada Menteri Dalam Negeri atas dasar pertimbangan kemaslahatan rakyat Sumatera Utara yang seyogyanya diutamakan dalam setiap penetapan Anggaran.

Menurut kajian koalisi NGO ini, baik struktur maupun sasaran program yang dituangkan dalam APBD TA 2014, memiliki banyak peyimpangan subtantif.

"Di antaranya proporsi anggaran untuk Belanja Tak Langsung (aparatur) lebih besar dibanding Belanja Langsung (Pembangunan)," kata Irvan dalam keterangannya.   

Dijelaskan, Alokasi Belanja Modal yang semestinya tidak boleh kurang dari 30 %, dalam TA APBD 2014 dialokasikan lebih kecil yakni hanya 20% saja.

"Padahal kita tahu, dan masyarakat merasakan, kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi pertanian banyak yang parah. Padahal seyogyanya perbaikannya dibiayai dengan Belanja Modal ini," terangnya.

Di sisi lain, dalam hal alokasi Belanja untuk pendidikan, konstitusi (UUD 1945) secara imperative (memaksa) menyebutkan minimum 20 %. Tetapi bukan saja angka itu tidak dipenuhi, melainkan pemrovsu merasa benar dengan mencampur-adukkan belanja non-pendidikan ke dalam belanja pendidikan. Ini sekaligus menunjukkan dua hal serius.

"Pertama, bahwa pemprovsu secara filosofis kurang memahami ruh UUD 1945. Kedua, rendahnya kadar kepedulian terhadap Sumber Daya Manusia yang mestinya diperjuangkan peningkatannya dengan langkah utama melalui bidang pendidikan," pungkas Fitra Sumut dalam siaran pers itu. [ded]