Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera mencocokkan data dari setiap pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Pasalnya, selama ini, data yang masuk dari setiap daerah yang terkena bencana kerap berbeda."Kerugian akibat bencana alam, banjir sementara ini sebesar Rp2,5 triliun. Tapi kerugian akan terus bertambah. Kerugian itu belum bisa dijadikan rujukan karena data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian tidak sesuai dan perlu singkronisasi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo seperti yang dilansir Antara, Rabu (5/2/2014).
Ditambahkan dia, bila tidak disinkronisasi dan dicocokkan, data itu bisa berakibat negatif bagi para korban.
"Komisi IV DPR RI minta dilakukan verifikasi dan mendata ulang, agar saat memberikan bantuan, tidak yang kelewatan dan ini bisa menjadi masalah karena masyarakat kita sangat sensitif karena bencana alam ini," ungkap politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, ujar Firman, pemerintah harus segera melakukan recovery dan mempermudah penyaluran bantuan tanpa birokrasi yang bertele-tele.
"Ada kekhususan dalam prosedur penyaluran bantuan. Tapi tetap berkoordinasi dengan KPK, BPK agar tidak menyalahi hukum karena keadaan darurat," kata Firman. [ant/hta]
KOMENTAR ANDA