Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Rabu (5/2/2014), diserahterimakan dari Bonny Anang Dwijanto kepada Mulyana di Ruang Martabe Kantor Gubsu."Semoga pergantian pimpinan perwakilan BPKP Sumut kali ini tetap terus dapat meningkatkan kerjasama yang telah terjalin baik dan saya optimis hal tersebut tetap terwujud," kata Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang hadir dalam acara itu.
Dalam sambutannya, Gubsu tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada kepala perwakilan BPKP provinsi Sumut yang lama yakni Bonny Anang Dwijanto yang telah mengabdikan diri untul kemajuan masyarakat sumut terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan pengelolan penyenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumut.
Menurut Gubsu, di masa kepemimpinan Bonny Anang Dwijanto telah terjalin kerjasama yang sangat baik antara perwakilan BPKP Sumut dengan pemerintah Provinsi Sumut dan juga dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Terbukti dengan adanya MoU BPKP RI dengan pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012 dalam hal pengembangan manajemen pemerintah Sumut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Selain dengan provinsi, serta MoU serupa dilaksanakan BPKP perwakilan Sumut dengan pemerintah kabupatan dan kota di Sumut dalam hal yang sama.
Kemudian Gubsu juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada kepala Perwakilan BPKP provinsi Sumut yang baru yakni Mulyana Ak, semoga kedepan hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara perwakilan BPKP Sumut dengan pemerintah provinsi Sumut juga pemerintah kabupaten dan kota se-sumut dapat lebih ditingkatkan lagi.
"Dengan begitu harapan kita bersama dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) di Sumut dapat terwujud," katanya.
Kepala BPKP Provinsi Sumut Mulyana, mengatakan BPKP melakukan fungsi dan tugasnya membantu pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. BPKP lanjutnya akan mendukung dengan penyediaan tenaga teknis termasuk menyediakan aplikasi sistem.
"Tentu kita akan bekerjasama dengan seluruh pengelola keuangan di pemerintah daerah khususnya di provinsi dn kabupaten/kota. Supaya bagaimana kedepan lebih akuntabel baik dan memperolah WTP," beber Mulyana yang berkeinginan mendorong pemerintah daerah termasuk sekda maupun bupati dan walikota juga level eselon II agar punya komitmen sama untuk mengelola keuangan sesuai standart yang ditetapkan. [ded]
KOMENTAR ANDA