Keprihatinan terhadap rencana pemerintah yang akan menanggung biaya saksi partai politik terus bermunculan. Besok, Senin (3/2/2014) 5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan melakukan aksi unjuk rasa ke gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta. LSM yang tergabung dalam Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) akan mendesak agar KPK turun tangan melakukan pencegahan terhadap rencana tersebut."Besok kami akan ke KPK. Namun jam berapa tergantung kesediaan Pak Pandu (komisioner KPK) menerima kami," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti yang didampingi oleh 4 perwakilan LSM lainnya, seperti dilansir rmol.co, Minggu (2/2/2014).
Ray menyebutkan, dana saksi yang nilainya mencapai Rp.700 miliar merupakan rencana ilegal dan sangat mencederai Pemilu. Sebab didalamnya peluang korupsi sangat besar. Selain mendatangi gedung KPK, mereka juga berencana melakukan aksi yang sama ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengadukan Bawaslu Ri yang diduga turut dalam perencanaan yang bertetangan dengan undang-undang pemilu dan UU 17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara.
"Langkah itu dinilai melanggar asas kepatutan pengelolaan keuangan negara," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA