Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mengingatkan di Sumatera Utara sedikitnya terdapat 226 titik rawan yang harus diwaspadai. 226 titik rawan tersebut merupakan hasil pengamatan dan analisis tim terpadu penanganan gangguan keamanan selama 2013. Hal ini disampaikannya saat menjadi inspektur apel persiapan pelaksanaan Pemilu yang digelar di Lapangan Benteng, Medan, Senin (27/1/2014).
Menurutnya, berdasarkan catatan konflik tersebut bermuara pada empat permasalahan yaitu konflik sumber daya alam, konflik SARA, konflik batas wilayah dan konflik Poleksosbudhankam.
Di depan pasukan gabungan TNI dan Polri serta PNS dan masyarakat, Gubsu menambahkan, dari ke empat sumber konflik tersebut, konflik sumber daya alam merupakan titik rawan tertinggi mencapai 188 titik yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
"Sepanjang tahun 2013, Pemprovsu bersama TNI dan Polri berhasil mengamankan dan menyelesaikan 180 titik potensi konflik, dan tahun 2014 ini mereka terus berupaya menyelesaikan potensi konflik di 156 lokasi lain," jelasnya.
Dari catatan Tim Terpadu, sepanjang 2013 terjadi 878 kali aksi unjukrasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. 57 kali diantaranya berujung dengan kericuhan, dan 5 diantaranya berujung tindakan anarkis.
"Semua analisis dan catatan ini menjadi kajian penting bagi Pemprovsu, Poldasu dan Kodam I/BB untuk terus meningkatkan kewaspadaan dini, komunikasi, dan sikap responsif yang harus dilakukan oleh semua pihak," ujarnya.
Gubsu mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan tanggap dini dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Lebih lanjut Gubsu juga kembali mengingatkan di tahun 2014 ini merupakan sebagai tahun politik karena bangsa Indonesia akan menggelar pemilu legislatif tanggal 9 April dan pemilu presiden 9 Juli 2014.
"Sebagai tahun politik, tentu memberi gambaran semakin tingginya dinamika di tengah masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan konflik. Kita harus menjaga suasana kondusif ini sekuat tenaga, "papar Gubsu.
Sejauh ini potensi konflik Pemilu di Sumatera Utara masih tak beranjak dari permasalahan DPT, serta belum mantapnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat dalam melaksanakan demokrasi, plus fenomena menurunnya animo masyarakat juga sikap pesimistis atas penyelenggaraan proses demokrasi.
"Harus juga diwaspadai sikap siap menang tapi tidak siap kalah, sehingga berdampak pada terganggunya kerukunan masyarakat. Tidak siap kalah ini berpotensi munculnya aksi unjuk rasa,ini harus kita waspadai bersama," jelas Gubsu. [ded]
FOTO: Gubsu jadi inspektur upacara persiapan pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Lapangan Benteng, Medan
KOMENTAR ANDA