Ketua DPP Golkar, Indra Piliang menyebutkan peluang dari partai lokal untuk bermain lebih luas dalam dunia politik semakin terbuka lebar dengan adanya putusan dari MK mengenai pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang. Hal ini pula yang membuat ia sangat sepakat dengan adanya putusan dari MK yang menyebutkan bahwa kepala daerah adalah bagian rezim pemilu dan oleh karena itu kepala daerah tidak dipilih oleh DPRD, tetapi dipilih oleh rakyat.
"Saya setuju itu," katanya seperti dikutip rmol.co, Sabtu (25/1/2014)
Selain memberi kesempatan yang lebih luas bagi partai lokal untuk bermain dalam politik nasional, Indra menyebutkan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut juga sangat menghemat anggaran. Sebab, pembiayaan bisa dilakukan sekaligus baik oleh partai politik maupun untuk keperluan penyelenggara pemilu itu sendiri.
"Itu juga bisa mengkonsolidasikan antara caleg dengan capres," ujarnya.
Namun, pelaksanaan pilkada secara serentak bukannya tanpa konsekuensi. Karena, masyarakat akan menerima lembaran pilihan yang lebih banyak karena pada tahun 2019 itu akan ada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, gubernur dan bupati/walikota.[rmol|rgu]
KOMENTAR ANDA