Ini Kebijakan SBY Untuk Bencana Sinabung

Presiden SBY menetapkan sejumlah langkah dan kebijakan dan solusi serta program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan erupsi Sinabung dan dampak dari letusannya.

Rilis yang diterima dari Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, yang diterima redaksi, inilah beberapa kebijakan tersebut.

1. Sesuai analisis vulkanologi, kecenderungan erupsi menurun, tapi belum tahu pasti kapan berakhir, Kewaspadaan tetap dijaga, Bantuan kepada masyarakat di    pengungsian terus ditingkatkan.

2. Kebijakan jangka pendek 2 bulan ke depan dengan asumsi eupsi berhenti 2 bulan lagi: yakni

   - Bantuan logistik, kesehatan dan lainnya bagi pengungsi akan dilanjutkan dan dikoordinasikan BNPB dibantu Pemda Karo, Pemprov Sumut dan Kementerian      serta Lembaga terkait.

   - Untuk pendidikan akan diberikan beasiswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tidak boleh ada yang drop out.

   - Memberikan insentif cash for work (padat karya) kepada setiap kepala keluarga    yang terdampak dan relokasi.

   - Memberikan bantuan bagi lahan perkebunan dan pertanian yang terganggu dengan tepat.

   - Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan akan dilakukan penjadwalan ulang kredit lama, dapat meminjam kredit baru, dan menghapus bunga pinjaman yang      lama.

3. Kebijakan jangka menengah untuk 1-2 tahun dengan relokasi bagi warga yang bermukim di radius 3 km. Diperlukan lahan seluas 25 ha di daerah yang berjarak    5 hingga 7 km untuk pembangunan hunian tetap bagi 1.000 KK. Saat ini sudah diperoleh areal 15 ha di daerah berjarak 5-7 km sehingga masih perlu dicari 10    ha lagi. Pemerintah sudah punya lahan tetapi jaraknya jauh dari areal pertanian.

4. Agar semua upaya, kebijakan dan program berjalan dengan baik maka pengendalian  dan penanganan dampak erupsi berada di bawah Kepala BNPB, Syamsul Maarif,    dibantu Kasdam Bukit Barisan, Brigjend Handoko dan Kementerian/Lembaga terkait. Bupati, Gubernur dan jajarannya harus mensukseskan semua.

5. Penggunaan uang negara ratusan miliar agar dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab.[rgu]