Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan, masalah pengadaan untuk kekurangan logistik yang dialami ditingkat daerah akan ditangani langsung oleh KPU RI. Untuk itu, KPU meminta agar seluruh daerah segera melaporkan kebutuhannya jika mengalami kekurangan."Kebutuhan tambahan logistik akan dilakukan secara nasional, tidak lagi dilakukan di provinsi seperti yang dijadwalkan pada anggaran 2013 lalu," ujar Husni di Jakarta, Sabtu, (18/1/2014).
Husni menyatakan, KPU untuk sementara sudah memiliki data terkait tambahan kebutuhan logistik, terutama untuk kotak dan bilik suara. Namun, jumlah itu bisa bertambah jika terjadi force majeur, seperti hilang dicuri atau rusak akibat bencana alam.
"Kami minta kepada daerah untuk melaporkan kebutuhannya," terangnya.
KPU RI menurutnya sudah berencana untuk mengajukan anggaran tambahan logistik di 2014 Rp 3,7 triliun. Jumlah tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan untuk menambah logistik di daerah yang kurang. KPU belum merencanakan tambahan anggaran jika nantinya kebutuhan tambahan logistik yang diajukan tersebut melebihi perkiraan yang ada.
"Prioritas utamanya menggunakan anggaran-angggaran efisiensi yang didapatkan dari proses lelang barang di tingkat pusat," tandasnya. [rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA