Pengamat anggaran di Kota Medan, Elfenda Ananda memastikan akibat dari belum disahkannya APBD Sumatera Utara untuk tahun 2014 ini yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan hilangnya stimulus pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara pada tahun ini. Kesalahan atas kondisi ini sendiri menurutnya, harus dialamatkan kepada anggota DPRD Sumatera Utara selaku lembaga yang berwenang untuk membahas dan mengesahkan APBD tersebut.
Jika sebelumnya ia masih sepakat penundaan pengesahan disebabkan minimnya waktu pembahasan APBD tersebut, maka kali ini ia menyebutkan alasan penundaan sudah tidak masuk akal lagi.
"Mereka menyatakan penundaannya karena minimnya alokasi belanja lansung, itu kan pernyataan yang aneh, sebab alokasi ini seharusnya sudah disepakati saat pembahasan KUA-PPAS," katanya Selasa (14/1/2014).
Elfanda menyebutkan penundaan pengesahan APBD yang berlarut-larut ini justru lebih menggambarkan adanya tarik-menarik politik antara DPRD Sumut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebab, salah satu hal yang kemudian disinggung yakni pencairan dana bantuan sosial dengan alasan hal tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
"Ini jelas tarik-menarik politik," ujarnya.
Diketahui hingga saat ini, DPRD Sumatera Utara belum mengesahkan APBD Sumut 2014. Padahal tahun anggaran sudah berjalan terhitung sejak 1 Januari 2014 lalu.[rgu]
KOMENTAR ANDA