Antropolog : Relokasi Desa Di Kaki Sinabung Jangan Terburu-buru

Ketua Jurusan Departemen Ilmu Antropologi FISIP USU, Fikarwin Zuska mengatakan opsi untuk merelokasi pemukiman warga yang berada dalam radius tidak aman akibat letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus melalui pendekatan budaya. Sebab warga yang menghuni desa-desa di kawasan tersebut menurutnya memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemerintah mengenai bahaya letusan Sinabung yang menjadi alasan munculnya opsi relokasi desa tersebut.

"mereka sebagian mungkin tidak takut terhadap Sinabung karena adanya kepercayaan mereka bahwa gunung tersebut tidak akan berbahaya selama mereka menghormatinya dengan berbagai upacara tradisional yang berhubungan dengan kearifan lokal," katanya, Senin (7/1/2014).

Cara tradisional maupun kearifan lokal ini menurut Fikarwin pernah tergambar dari kasus 'bedol desa' atau relokasi yang dicanangkan pemerintah terhadap warga di Kawasan Kaki Gunung Merapi, Yogyakarta tahun 60-an. Dimana warga direlokasi dari desanya namun tetap kembali, karena situasi dilokasi pemukiman yang baru justru membuat mereka menderita penyakit malaria dan sebagian diantaranya meninggal dunia.

Sementara disisi lain, ternyata mereka memiliki pemahaman cara menghindari bahaya semburan panas dari letusan Merapi dengan mengacu pada mitos yang mereka percayai. sehingga mereka menganggap relokasi bukan suatu kebijakan yang efektif.

"mereka yakin arah semburah itu selalu menuju ke selatan, sesuai mitos pada mereka bahwa semburan tersebut merupakan dari Kiyai Sapu Jagat yang mereka yakini sebagai penunggu Merapi kearah Penguasa Pantai Selatan, jadi mereka bisa menghindarinya," ujarnya mencontohkan.

Fikarwin menyebutkan berbagai kearifan tradisional masyarakat yang tinggal di kaki gunung aktif seperti Sinabung harus menjadi perhatian dari pemerintah jika ingin mengambil kebijakan untuk merelokasi desa. Sebab, penolakan bisa muncul akibat adanya mitos ataupun kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat itu sendiri.

“yang percaya hal-hal seperti ini tentu akan menolak direlokasi, dan ini yang harus dipahami oleh pemerintah,” ungkapnya.[rgu]