Sikap partai-partai politik koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono ikut-ikutan mengecam kenaikan harga elpiji 12 kilogram patut dicurigai sebagai upaya mencuri perhatian publik.Bahkan pengamat politik dan kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai beragam komentar politisi-politisi dari partai pendukung pemerintah, mengecam dan menolak kebijakan PT Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebuah hal yang menggelikan.
"Sekarang yang lucu partai-partai yang bagian dari pemerintah ikut-ikutan mengecam, ini kan lucu," ujar Andrinof usai menghadiri diskusi yang digelar Cirus Surveyors Group di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, seperti dilansir rakyatmerdeka.online, Minggu (5/1/2014).
Menurut Andrinof komentar-komentar bernada kecaman dari partai pendukung pemerintah soal kebijakan kenaikan harga elpiji 12 Kg memunculkan kesan seolah PT Pertamina dijadikan kambing hitam dalam persoalan itu.
Hal ini mengindikasikan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin tampil sebagai pahlawan dalam kemelut kenaikan harga elpiji.
"Orang bisa curiga, jangan-jangan ini rekayasa dengan mengorbankan Pertamina. Ingin menjadikan Pertamina sebagai sasaran tembak kemudian untuk dipolitisasi. Supaya nampak ada partai-partai yang heroik, padahal mereka ada di pemerintahan," jelas Andrinof.
Seperti diketahui, setelah Partai Demokrat melalui Sekjen DPP-nya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), belakangan parpol pendukung pemerintah lainnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ikut mengecam Pertamina karena menaikkan harga elpiji 12 Kg.
Namun Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo membantah anggapan pencitraan di balik sikap partai koalisi menolak kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg.
Drajad mengatakan sebagai seorang ekonom, dia sangat mengetahui jika permintaan partai koalisi agar kebijakan itu dicabut betul-betul murni karena mereka melihat terjadi keresahan luar biasa di masyarakat akibat dari kenaikan elpiji per 1 Januari 2014 tersebut.
"Jadi bukan untuk pencitraan," tegas Drajad kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/1/2014). [rmol|dito]
KOMENTAR ANDA