Polri Butuh Rp 3,5 Triliun untuk Amankan Pemilu 2014

Kepolisian mengajukan dana Rp 3,5 triliun untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

"Anggaran pengamanan kami siapkan untuk pilpres dua putaran," kata Karo Penmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/12).

Menurutnya, jika pelaksanaan pilpres hanya satu putaran maka kelebihan anggaran akan dikembalikan ke kas negara. Namun, apabila berlangsung dua putaran anggaran tersebut dapat dicairkan sesuai tahapan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengamanan pemilihan legislatif mulai dari kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih serta pengucapan sumpah.

"Dari rekapitulasi anggaran pengamanan pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres Rp 1,28 triliun," jelas Boy.

Sementara, untuk tahapan pemilihan presiden anggarannya digunakan untuk pengamanan tahapan pendaftaran capres dan cawapres, penetapan pasangan capres dan cawapres, masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penghitungan dan penetapan suara terpilih putaran pertama.

"Total rekapitulasi biaya pengamanan pemilihan presiden Rp 1,14 triliun," ujarnya.

Selain itu, anggaran yang diajukan juga diperuntukkan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional di tingkat Polda sampai Polsek sebesar Rp 597,98 miliar.

Dukungan bahan bakar minyak untuk satuan kerja Mabes Polri termasuk juga Bawah Kendali Operasi jika harus mengirim anggota Brimob atau fungsi lain ke daerah disesuaikan nantinya mencapai Rp 75,099 miliar.

Boy menambahkan, anggaran Rp 3,5 triliun itu bukan untuk belanja barang karena belanja barang sudah masuk dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran.

"Jadi, ini memang lebih untuk dukungan kegiatan, bukan belanja barang," katanya.

Lantaran intensitas pemilu sudah dimulai di awal tahun 2014, maka Polri berharap pada Januari nanti anggaran sudah diperoleh. Agar terdapat jeda waktu yang cukup untuk penyusunan administrasi keuangan.

"Ini harus didistribuskan kembali oleh Polri ke satker-satker yang akan beroperasi. Ada proses penyiapan administrasi keuangan negara yang perlu waktu sebelum berjalannya operasi," jelas Boy.

Untuk diketahui, anggota Polri yang diterjunkan dalam pengamanan pemilu mendatang jumlahnya mencapai 419.213 orang personil. [rmol/hta]