Terkait Bentrok OKP, Kapolda: Intelijen Sumut Jangan Berpihak

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S maupun Kapoldasu Irjen Pol Syarif Gunawan, mengatakan saat ini Sumatera Utara memiliki sejumlah permasalahan sehingga memerlukan perhatian bersama di dalam mendeteksi dini kemungkinan kerawanan konflik.

Salah satu kerawanan konflik yang dimaksud seperti bentrok OKP yang belakangan ini kian merebak.

Hal ini dikemukakan kedua pimpinan TNI dan Polri di wilayah Sumut ketika memberikan pembekalan pada latihan Posko Kominda dalam rangka pengamanan Pemilu dan cegah dini kondisi aktual di Sumut, Selasa (17/12/2013) di Save House Jalan KH Wahid Hasyim Medan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut, Eddy Syofian, yang juga Sekretaris Kominda Sumut.

Bentrok antar OKP menjadi salahsatu perhatian peserta rapat yang membahas
potensi-potensi konflik di Sumatera Utara.

Menurut Kapoldasu Irjen Pol Syarif Gunawan, potensi konflik lainnya yang mengemuka di Sumut selain bentrok OKP antara lain, terorisme, Pilkada Deliserdang dan Taput yang belum selesai, peredaran narkoba, trafficking, serta yang terkait tentang bencana alam, kriminalitas maupun konflik tanah serta suhu politik yang terus meningkat.

Untuk menyelesaikan ini seluruh jajaran Kominda tidak boleh memiliki keberpihakan kepada siapa saja, serta mampu melakukan prediksi, antisipasi sehingga masukan dari kominda memiliki akurasi yang tinggi sebagai bahan kebijakan pimpinan.

"Apapun yang terjadi di wilayah ini, kita ada disini untuk mengatasinya secara kompak dan terintegrasi," ujar mantan Kapolda Maluku itu.

Melihat perkembangan kriminalitas maupun tertangkapnya terduga teroris menjelang Natal dan Tahun Baru 2014, serta menghadapi tahun politik Pemilu 2014, seluruh jajaran intelijen harus mampu melakukan deteksi, identifikasi, peringatan dini dalam menangkal kemungkinan munculnya kerawanan-kerawan keamanan termasuk gerakan teroris.

Kegiatan Posko Kominda ini berlangsung sampai hari ini, Rabu 18 Desember 2013 yang akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama sistem peringatan dini antisipasi konflik sosial antara jajaran intelijen TNI POLRI dengan beberapa SKPD Provinsi dan intansi vertical lainnya. Satgas Pam Pemilu yang akan mulai berlaku per 1 januari 2014. [ded]