Mendagri Kurang Setuju Pemakzulan Bupati Karo

Sejumlah tokoh masyarakat Tanah Karo pada Rabu (11/12) beraudiensi ke Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi. Dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas gubernur itu, para tokoh masyarakat melaporkan kondisi politik di Tanah Karo yang terus menghangat. Namun Gubsu menyampaikan Mendagri kurang setujui pemakzulan bupati yang terus digulirkan di kabupaten tersebut.

Warga Karo yang menyampaikan aspirasi itu, antara lain Joy Harlim Sinuhaji dari Gerakan Masyarakat Penyelamat Tanah Karo Simalem, pengusaha Martin Sembiring, dan perwakilan elemen masyarakat lainnya. Turut juga hadir di pertemuan itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Layari Sinukaban, Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen, dan Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan.

Dalam audiensi tersebut, kepada Gubsu mereka menyampaikan aspirasi  terkait pemakzulan Bupati Karo. Perwakilan warga itu juga menyampaikan surat pernyataan rakyat Kabupaten Karo berisi sembilan butir alasan pemakzulan bupati kepada Presiden RI Cq Mendagri.

Selain kepada Gubsu, surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani 27 dari 35 Anggota DPRD Karo itu juga ditembuskan ke lembaga-lembaga tinggi di Jakarta, Kapoldasu, Ketua DPRD Sumut, Pangdam I/BB, dan Kejatisu.

Saat menerima surat tersebut Gubsu mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Menteri Dalam Negeri. Namun Gubsu mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat Tanah Karo tetap menjalankan demokratisasi dengan mengedepankan proses damai.

“Pemakzulan ini kalau terus bergulir jelas kurang elok sebagai sebuah proses demokratisasi. Tapi sebagai sebuah audiensi, aspirasi ini tetap akan saya teruskan ke Mendagri,” kata Gubsu kepada wartawan.

Soal pemakzulan ini, Gubsu mengaku pernah ditanya Presiden dan Mendagri saat mengikuti peringatan Hari Antikorupsi di Jakarta pekan lalu.

Mendagri menurutnya tidak setuju pemakzulan dan meminta semua pihak di Tanah Karo menahan diri dan tetap mengedepankan komunikasi politik, meningkatkan komitmen dan kontrak politik kepada bupati agar segera memperbaiki kinerja lebih baik lagi.

“Mendagri lalu menyarankan agar dicari solusi terbaik. Tolong jangan ada impeach lah (pemakzulan-red)," tutur Gubsu menirukan pernyataan Mendagri.

Saat audiensi tersebut, Gubsu menegaskan agar para tokoh tersebut memediasi lagi pertemuan dengan Bupati Tanah Karo Kena Ukur Surbakti. Langkah-langkah damai dan memperbaharui komitmen harus terus digulirkan ketimbang menggagas impeachment.

"Saya masih meminta agar para tokoh yang mengatasnamakan rakyat Karo itu memediasi pertemuan dengan Bupati Karo untuk membuat komitmen atau kontrak politik perbaikan kinerja," tutup Gubsu. [ded/dito]