Gagasan Sumatera Utara Merdeka yang digulirkan akademisi-akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) ngawur."Gagasan itu ahistoris. Karena dalam sejarah, Sumut selalu berdiri atas nama NKRI bersama dengan beberapa tokoh-tokohnya," jelas ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (28/11/2013).
Apalagi, gagasan yang salah satunya dilontarkan Prof. M. Arif Nasution itu semakin dipertanyakan karena dilandasi penilaian kebijakan pemerintah pusat tidak adil dalam alokasi dana perimbangan.
Dahnil menjelaskan, beberapa keterlambatan pembangunan di Sumut bukan hanya karena affirmasi yang kurang dari pemerintah pusat. Tetapi yang jauh lebih penting adalah disebabkan absennya komitmen para kepala daerah dan politisi di provinsi tersebut terhadap keberpihakan anggaran daerah untuk kepentingan publik.
Menurut dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini, perilaku koruptif penyelenggara negara di Sumut perlu dibenahi sehingga anggaran publik benar-benar dialokasikan bagi kepentingan publik.
"Selain itu, kekuatan masyarakat sipil juga harus diperkuat menjadi penyeimbang, bukan sekadar kekuatan masyarakat sipil yang mudah dikooptasi melalui pendekatan material oleh penguasa, sehingga kekuatan penyeimbang dan kontrol tidak berjalan dengan baik," demikian Ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang juga pegiat anti korupsi ini. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA