PKS Minta Pemko Medan Jelaskan Kenaikan Anggaran di Tujuh SKPD

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan minta Pemerintah Kota Medan memberikan penjelasan terkait anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami kenaikan 50 persen di APDB 2014.

Permintaan ini disampaikan disampaikan juru bicara PKS dalam Pemandangan Umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) R-APBD Kota Medan tahun 2014, di Gedung sementara DPRD Medan Jalan Gunung Krakatau, Selasa (19/11/2013).

"Kami minta penjelasan terkait anggaran pada masing–masing SKPD yang mengalami kenaikan 50 persen lebih dari tahun sebelumnya," ungkap Juliandi.

Dijelaskannya, ada tujuh SKPD yang anggarannya meningkat secara signifikan diantaranya:

1. Kantor Sandi Daerah Kota Medan yang dianggarkan Rp10.171.900.000. Mengalami kenaikan 7.986.714.000 atau 365,49 persen dimana pada APBD tahun 2013 Rp2.185.186.000

2. Badan Kesbanglinmas juga mengalami kenaikan Rp9.000.000.000 atau 110,35 persen dibanding APBD sebelumnya Rp8.155.756.000. Sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp17.155.756.000.

3. Kantor Arsip yang mengalami kenaikan Rp1.457.855.000 atau 94.53 persen dimana pada APBD tahun 2013 Rp1.542.145.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp3.000.000.000

4. Badan Ketahanan Pangan yang mengalami kenaikan Rp4.524.256.000 atau 79,54 persen dimana pada APBD tahun 2013 Rp5.688.304.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp10.212.560.000.

5. Dinas Koperasi dan UKM yang mengalami kenaikan Rp5.928.027.000 atau 79,20 persen dimana pada APBD tahun 2013 Rp7.484.768.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp13.412.795.000.

6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengalami kenaikan Rp1.335.347.000 atau 61,39 persen dimana pada APBD tahun 2013 Rp2.175.153.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp3.510.500.000.

7. Badan Lingkungan Hidup yang mengalami kenaikan Rp3.824.853.750 atau 51,15 persen dimana pada APBD tahun 2013 Rp7.477.596.250 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp11.302.450.000.

Dalam pandangan umumnya juga, FPKS mendesak Plt Walikota Medan agar segera mengangkat Kepala Dinas Pendidikan Defenitif agar kinerja dinas Pendidikan bisa lebih baik.

"Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan segera mengangkat pejabat defenitif. Kami minta penjelasan, kapan akan dilantik pejabat yang bersangkutan," jelasnya. [ded]