Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hidayatullah SE menegaskan Gubsu, Gatot Pudjonugroho jangan ragu dan takut untuk segera menetapkan sejumlah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masa priodesasinya sudah habis."Ada kegamangan atau ketakutan Gubsu dalam menetapkan dewan pengawas sejumlah BUMD yang priodesasinya sudah habis, salah satunya adalah PDAM Tirtanadi. Saya tidak tahu apa yang 'digamangkan' Gubsu dalam mengambil sikap tegas menentukan oknum-oknum yang akan didudukkan dalam jajaran Dewan Pengawas BUMD itu," kata Hidayatullah kepada wartawan, Senin (18/11/2013) di Ruang Fraksi PKS di DPRD Sumut.
Hidayatullah mengakui kelambanan Gubsu dalam mengambil kebijakan yang semestinya cepat untuk dilakukan, bahkan sebutnya, Gubsu meski 'dikritisi' dulu baru bergerak.
"Seperti menentukan direksi dan komisaris di PT Bank Sumut 'dipukul' dulu di media baru bergerak,"ujarnya.
Ketika ditanya adanya oknum-oknum PKS atau yang direkomendasikan oleh PKS untuk didudukkan sebagai dewan pengawas, Hidayatullah menegaskan itu adalah isu murahan yang dihembuskan para calo-calo yang tidak bertanggungjawab.
"Itu sama halnya ketika PKS dituding memonopoli anggaran Bansos di Setdaprovsu tahun lalu, tapi kenyataannya tidak seperti itu," ujarnya.
Dibagian lain, Hidayatullah menuturkan bahwa perekrutan calon dewan pengawas BUMD harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan DPRD Sumut untuk melakukan fit and propertest agar bisa dinilai kapabilitas calon anggota dewan pengawas tersebut.
"Harus transparan sehingga publik bisa menilai kapabilitas calon anggota dewan pengawas itu," pungkasnya.
Berdasarkan catatan wartawan, diperoleh informasi sejumlah dewan pengawas BUMD Sumut yang masa priodesasi habis dan hampir habis adalah PDAM Tirtanadi Sumut, PD AIJ, PD Perhotelan dan PT Pembangunan Sumut. [ded]
KOMENTAR ANDA