Partai Bulan Bintang (PBB) mengecam sikap represif aparat kepolisian yang berulangkali menembakkan gas air mata pada bentrokan antara polisi dengan demonstran dari Aliansi Umat Islam di Masjid Taqwa Jalan Mesjid, Kelurahan Babura, Medan Polonia, Jumat lalu.
"Kami anggap tindakan ini merupakan tindakan dzolim yang melukai hati umat Islam yang tengah berjuang membela kehormatan rumah ibadahnya. Kita menyerukan agar Polda membentuk tim investigasi terkait bentrokan petugas dengan demonstran sekaligus selaku jembatan untuk penyelesaian permasalahan antara pihak masjid dengan Hermes Place," ujar Ketua DPW PBB Sumut Masri Sitanggang epada wartawan, Senin (18/11/2013).
Didampingi Sekretaris Awaluddin Sibarani, Wakil Ketua Sabaruddin Sagala serta pengurus lainnya, Masri Sitanggang menilai, lambatnya penyelesaian kasus Masjid Taqwa dan Hermes Place akibat tidak adanya tindakan tegasan pemerintah dalam hal ini Pemko Medan.
"Seharusnya Pemko Medan dalam hal ini Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin telah memiliki langkah kongkrit guna menyelesaikan permasalahan rawan ini agar tidak berkepanjangan. Kita juga sangat kecewa dengan Pemko Medan yang telah memberi izin Helmes Place melakukan pembangunan di lokasi tanpa terlebih dahulu mengecek analisis dampak lingkungannya (Amdal) yang berpengaruh pada masyarakat sekitar termasuk masjid merupakan simbol keagamaan umat Islam," jelasnya sembari menegaskan kami ingin rumah ibadah kami dihargai.
Masri yang juga kader Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumut mengingatkan kepada semua pihak agar berlaku arif dalam menyelesaikan permalsahan umat Islam khususnya menyangkut masjid.
"Khusus Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin, masalah Masjid Taqwa ini harus menjadi perhatian khusus, sebab semua orang mengakui kalau terpilihnya pasangan Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin sebagai Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan berkat dukungan penuh seluruh elemen umat Islam," katanya.
Jadi, sudah sewajarnya kalau Dzulmi Eldin memberikan catatan atau perhatian khusus untuk menuntaskan kasus ini agar tidak berlarut serta menjadi konflik berkempanjangan.
"Selain karena bangunan tak berizin itu dinilai rawan bagi warga sekitar dan jamaah masjid, rumah warga sekitar juga sering kebanjiran dengan keberadaan bangunan tersebut," ujarnya.
Dijelaskannya, aksi Aliansi Umat Islam yang tergabung diantaranya Brigade Hizbullah PBB Sumut, Jumat kemarin, bukan yang pertama kali dilakukan.
Karena sejak setahun lalu warga sudah berkali-kali berunjuk rasa karena proyek pembangunan gedung itu bisa membahayakan masjid dan jamaahnya yang hanya berjarak 30 cm.
" Warga sudah mendesak pemilik dan pemborongnya segera membongkar bangunan tersebut. Apalagi, pihak pengembang juga diketahui membangun dengan material yang diduga tak sesuai standar," ujarnya. [ded]
KOMENTAR ANDA