Pemerintah Indonesia diingatkan tidak boleh lagi melakukan kesalahan dalam menangani Inalum pasca pengambilalihan perusahaan tersebut dari pihak Jepang. Kesalahan yang dimaksudkannya adalah tidak matangnya perencanaan industri dan strategi pengembangan industri serta penempatan struktur manajemen.
Demikian disampaikan Tanri Abeng, pria yang pernah mendapat julukan Manajer 1 Milyar saat menghadiri sebuah acara di Medan, Senin (18/11/2013).
"Kalau dulu kita terlalu bergantung sama luar negeri," kata Tanri Abeng yang juga Mantan Menteri BUMN itu.
Menteri yang menjabat pada era pemerintahan Soeharto tersebut menjelaskan, saat ini BUMN Indonesia sudah mampu secara finansial maupun manajemen. Sehingga pengelolaan Inalum harus benar-benar diserahkan kepada putra terbaik bangsa.
"Diperlukan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungannya, sehingga Inalum benar-benar bisa menjadi awal kemajuan industri aluminium dalam negeri di bawah pengelolaan orang terbaik kita," ujarnya.
Mengenai keterlibatan daerah dalam pengelolaan Inalum, Tanri Abeng menyebutkan model ini harus diatur secara tegas. Dimana, pemerintah daerah hanya diperkenankan mengikutsertakan saham namun tidak dilibatkan dalam pengelolaan.
Sebab ia berkeyakinan daerah belum memiliki kemampuan sesuai kebutuhan untuk mengelola perusahaan tersebut.
"Daerah bisa memiliki saham tapi mereka tidak punya kemampuan mengelola, biar BUMN yang mengelola," ungkapnya.
Diketahui, Inalum sudah berpindah ke tangan Indonesia setelah masa kontraknya selama 30 tahun tidak diperpanjang lagi. Sahamnya sendiri dibagi antara pusat dan daerah dengan pembagian 70 persen saham pemerintah pusat dan 30 persen saham dari pemerintah daerah Sumatera Utara. [ded]
KOMENTAR ANDA