Komisi B DPRD Medan mencatat, sepanjang Oktober lalu, telah menerima 40 kasus yang masuk ke sekretarian Komisi B. "Terus terang, sepanjang 2013 ini persoalan tenaga kerja di Kota Medan sangat memprihatinkan," sebut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, Minggu (10/11/2013) menjawab kondisi tenaga kerja di Kota Medan.
Persoalan ini, kata Bahrumsyah, merupakan masalah serius karena menyangkut pelanggaran upah, Jamsostek, PHK serta izin operasional perusahaan tempat karyawan bekerja.
"Semua ini sering dilanggar seperti upah yang tidak layak, tidak didaftarkan di Jamsostek dan Disosnaker hingga PHK sepihak," katanya lagi kepada MedanBagus.Com.
Bahkan, sebut politisi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tenaga kerja dengan perusahaan di luar lembaga dewan menyangkut persoalan di atas cenderung berpihak kepada perusahaan.
"Ini lebih banyak merugikan tenaga kerja. Ironisnya, mediasi itu sering 'main belakang'. Artinya, tidak pernah diketahui oleh oknum Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker-red). Padahal, yang menandatangani akta mediasi itu Kadisnya," sebut Bahrum.
Padahal, tambah Bahrumsyah, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 pada Bab II Bagian Kedua Pasal 10 jelas dinyatakan bahwa pekerja harus terdaftar pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat. "Dalam hal ini, jelas di Disosnaker," ujarnya lagi.
Disisi lain, politisi Partai Amanat Nasional ini, tidak menampik banyak perusahaan di Kota Medan masih mengabaikan hak-hak pekerja. Padahal, katanya, dalam Permennakertrans No. 19 tahun 2012 Pasal 29 ayat 3 jelas dinyatakan perusahaan harus menjamin hak atas jaminan sosial pekerja dan hak atas penyesuaian upah. “Persoalan inilah yang terus dan sering dilaporkan tenaga kerja ke kita (Komisi B)," ucapnya. [hta]
KOMENTAR ANDA