Plt Walikota Medan: DBH Tertunggak, Pembangunan Terganggu

Pelaksana Tugas Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengakui banyak program di Pemko Medan yang terganggu akibat tertunggaknya pencairan Dana bagi Hasil Daerah (DBH). Selain target PAD yang tak tercapai, dia juga sulit mengukur kinerja SKPD akibat kekurangan dana dalam menjalankan sejumlah program.

"Saya berharap Pemerintah Provinsi cepat menyelesaikan hutang mereka yang tertunggak selama 3 tahun ini, agar Pemko Medan mampu mengelola anggaran tersebut untuk pembangunan kota Medan ini," tegas Eldin saat berbicara kepada MedanBagus.Com, Kamis (7/11/2013) kemarin.

Menurut Eldin, tertunggaknya DBH yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang dikelola Dispenda Sumut itu, berkorelasi dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan. Dan secara otomatis pula berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di sisi lain, tertunggaknya DBH tersebut, membuat posisinya terjepit, karena kesulitan dalam mengevaluasi kinerja sejumlah SKPD yang belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2013.

"Kita liat dulu lah, nanti kita rapatkan ditingkatan kita. Karena di rapat itu nantinya, baru bisa ketahui SKPD mana yang kurang maksimal kerjanya," ungkap Eldin.

Eldin mengaku, Pemko Medan baru menerima Rp 90 Miliar dari total Rp 529 Miliar utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dana dari anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertunggak selama 2 tahun. Padahal dana bagi hasil tersebut diperoleh dari hasil pajak yang dikutip dari masyarakat Medan.

"Dari Rp526 milliar utang DBH Pemprovsu terhitung sejak tahun 2010 hingga 2012, baru Rp90 milliar yang terealisasi. Begitu juga dengan BDB. Kita berharap utang-utang itu segera dilunasi untuk percepatanproses pembangunan di kota ini," kata Eldin.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho berjanji akan melunasi utang dana bagi hasil (DBH) kepada Pemkab dan Pemkot Rp1,33 triliun pada 2014.

"Semua utang DBH kepada kabupaten dan kota akan dibayar pada tahun 2014. Hingga tahun ini, Pemprov Sumut sudah membayar utang DBH sebesar Rp522 miliar," kata Gatot Pujo Nugroho saat melakukan rapat dengan para bupati/walikota di Kantor Gubsu, 30 Oktober lalu. [ded]