![](https://www.medanbagus.com/assets/main/img/thumb.png)
Karlo menyebutkan, sejak berdiri tahun 2004 lalu, RSPO sudah menerima sekitar 35 komplain yang diajukan oleh masyarakat atas aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi anggota RSPO. Dari jumlah tersebut seluruhnya menyangkut pada pelanggaran hak ulayat masyarakat adat dan juga pengrusakan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi wilayah konservasi.
"Seluruhnya menyangkut dua hal ini yakni HAM dan pelanggaran standar penjagaan lingkungan hidup," katanya.
Karlo menjelaskan, RSPO sebenarnya sudah menetapkan berbagai standar yang mengatur agar seluruh tahapan dalam menghasilkan minyak kelapa sawit, dilakukan dengan tetap menjaga aspek keberlangsungan.
Beberapa diantaranya yakni menetapkan standar pasar dimana minyak yang dihasilkan benar-benar terbebas dari konflik dengan warga maupun dengan penerapan wilayah yang harus dijadikan oleh perusahaan sebagai wilayah konservasi dengan tidak diikutsertakan menjadi lahan penanaman sawit. Namun faktanya, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang menjadi anggota RSPO yang tidak menerapkan standart tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan mereka dalam pertemuan RSPO 11-14 November 2013 mendatang di Kota Medan.
"Ini harus dibenahi dan menjadi komitmen bersama," ujarnya.
RSPO merupakan organisasi yang lahir akibat keprihatinan mengenai dampak lingkungan dan sosial akibat ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit. Negara yang menjadi anggotanya terutama produsen minyak kelapa sawit dunia seperti Indonesia, Malaysia, Filippina, Thailand, Kamerun dan Republik Kongo. [hta]
KOMENTAR ANDA