Ada dua poin yang disampaikan Aliansi Buruh Sumatera Utara (ABS) sebagai reaksi menolak penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2014 sebesar Rp 1,5 juta.Pertama akan turun ke jalan melumpuhkan perekenomian Sumatera Utara seperti akhir tahun 2012 lalu saat meminta Gubernur mencabut SK UMP tahun 2013, serta menyerukan untuk memboikot pembayaran pajak kenderaan bermotor.
"Kita tegas menolak UMP ini, kita akan melakukan gerakan agar SK tentang UMP tersebut dicabut seperti tahun 2012 lalu. Kita mampu melakukan itu jika memang Gubsu maunya itu," tegas Presidium Aliansi Buruh Sumut, Minggu Saragih dalam keterangannya sesaat lalu kepada MedanBagus.Com, Sabtu (2/11/2013).
Menurutnya, pasca berakhirnya mogok nasional kemarin, Jumat (1/11/2013), Aliansi Buruh Sumatera Utara akan kembali melakukan rapat dengan mengundang seluruh serikat pekerja dan serikat buruh untuk mengambil sikap apakah akan kembali aksi dan melumpuhkan ekonomi di Sumut.
"Rapat akbar segera kita lakukan," ujarnya.
Menurut Minggu, kenaikan UMP Rp 1,5 juta tersebut tidak manusiawi karena kaum buruh Sumut yang berjumlah 1,6 juta lebih yang paling merasakan dampak dari upah murah tersebut akibat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup. (baca: Alasan buruh menolak UMP 2014)
"Maka kita akan mengambil langkah terakhir yaitu memboikot tidak membayar pajak kenderaan bermotor (BPKB) karena kita tidak mampu. Nanti kita akan bicarakan di rapat akbar," tegasnya.
Selain itu, Gubsu Gatot Pujo Nugroho juga gagal dalam memberikan jaminan energi di Sumut yang berdampak pada pemadaman listrik 3 sampai 4 kali dalam sehari dan kelangkaan gas.
"Capeklah mengomentari Gubsu pilihan saudara ini. Gak tau apa yang dikerjakan. Aksi buruh saja selalu menghindar. Coba lihat Gubernur Jatim Pakde Karwo, Gubernur DKI Jokowi yang selalu ada saat buruh aksi," pungkasnya.
Diketahui, dalam aksi penolakan UMP 2013 pada Desember tahun lalu, Pelabuhan Belawan lumpuh total dalam aksi ribuan buruh. Akibat terhentinya aktivitas ekonomi di pelabuhan tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar. Tak hanya pelabuhan Belawan, kawasan industri juga berhasil diduduki massa buruh.
Aksi tersebut dilakukan karena menolak Kenaikan UMP Sumut tahun 2013 yang hanya berkisar Rp105.000 dari UMP Sumut tahun 2012 yang besarnya Rp1.2 juta.
Akibat aksi tersebut, Gatot yang ketika itu masih menjabat Plt Gubsu akhirnya menarik SK penetapan dan merevisi kenaikan UMP 2013 menjadi Rp1.375.000 atau bertambah Rp 70 ribu. [ded]
KOMENTAR ANDA