Pengerjaan drainase di Jalan Cempaka sampai Jalan Piano, Kelurahan Titi Rante, Medan Selayang kurang maksimal. Padahal pengerjaan drainase sepanjang kurang lebih 200 meter tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp1.2 miliar. Saat ini drainase tersebut tidak berfungsi. Jalannya masih tergenang air akibat drainase tidak mampu menampung air hujan yang terus menerus mengguyur.
"Ini akibat perencanaan yang salah. Anggaran besar membuat drainase tidak maksimal," kata Burhanuddin Sitepu Anggota DPRD Medan dari Komisi A, yang dikutip MedanBagus.Com kemarin.
Burhanuddin mengungkapkan, berdasarkan amatannya di lokasi, kondisi ini disebabkan, dasar drainase yang berada di Jalan Piano lebih tinggi daripada dasar drainase di Jalan Cempaka.
Akibatnya air tidak jalan dan kembali ke semula. Sehingga menyebabkan genangan air.
"Bagaimana mau airnya lancar, kalau dasar drainasenya ada yang lebih tinggi. Pasti tidak maksimal. Ini yang tidak diperhatikan. Seharusnya diperbaiki," ucapnya.
Burhanuddin menambahkan, saat ini drainase yang pengerjaanya tidak tuntas akibat pihak ketiga tersebut lari dengan alasan merugi karena teredam lumpur. Tidak ada pengorekan dilakukan sampai saat ini yang dilakukan Dinas Bina Marga Kota Medan terhadap drainase selebar kurang lebih satu meter tersebut. Pihak dinas juga terkesan lepas tangan.
"Jadi, kalau tidak hujan atau musim kering. Airnya tetap sampai dibibir drainase tersebut. Sebab, dibawah sudah terendap lumpur," tambah politisi Partai Demokrat ini.
Dia juga mengungkapkan, pengerjaan drainase tersebut dinilai salah bestek. Pasalnya, drainase yang dikerjakan tahun ini awalnya tidak melalui Jalan Piano, melainkan jalan lain. Namun, akibat adanya mesjid berada di lapangan, terpaksa dialihkan. Apabila diteruskan masjid tersebut harus dibelah. Bila terus dipaksakan, maka akan menyempit.
"Situasi seperti itu, makanya dialihkan ke piano. Jadi, dari segi bestek saja sudah salah. Buat bestek baru dan pengerjaan jadi merugi," ungkapnya.
Pengakuan Burhanuddin, hal ini sudah dilaporkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Mengingat anggaran cukup besar dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
"Saya sudah laporkan ke BPK. Informasinya mereka sudah turun dan memeriksa. Namun, tetap saja penyelesaian pengerjaan tidak dilakukan. [ded]
KOMENTAR ANDA