Warga dari 40 desa yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengancam tidak akan menggunakan hak suaranya atau Golput pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Ini disebabkan, desa tempat mereka berdomisili hingga saat ini belum teregistrasi dalam data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini terungkap saat Jajaran KPU Sumut dan Bawaslu Sumut menggelar pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Hotel Asean, Jalan Adam Malik, Medan.
"Warga di sana keberatan karena aparatur desa mereka sudah terbentuk sendiri, namun karena tidak teregistrasi, mereka harus digabungkan dengan desa lain. Mereka ini yang membuat pernyataan tidak akan memilih," kata Ketua Panwaslu Madina, Hendri, Selasa (29/10/2013).
Hendri menyebutkan, data mengenai jumlah desa yang mereka verifikasi secara faktual jumlahnya mencapai 404 desa, namun data di Kemendagri jumlahnya hanya 364. Kondisi ini membuat warga dari 40 desa yang tidak terdaftar tersebut harus digabungkan dengan pemilih dari desa induk mereka.
"Ini yang menjadi keberatan mereka," ujarnya.
Selain di Madina, hal yang sama juga terjadi di Tapanuli Utara. Di kabupaten tersebut, terdapat 9 desa yang tidak teregistrasi di Kemendagri. Ketua KPU Tapanuli Utara, Lamtagon Manalu menyebutkan mereka kesulitan melakukan verifikasi desa yang ada. Sebab terjadi perbedaan antara data Pilkada dan Pileg 2014 mendatang yang harus mereka gunakan.
"Di pilkada yang baru berlangsung kemarin data jumlah desa yang kami pakai sebanyak 252 desa, namun pada Pemilu 2014 nanti kami akan mengunakan data dengan jumlah desa sebanyak 243," sebutnya.
Menanggapi kondisi ini, komisi II DPR RI hanya menanggapi seadanya mengenai persoalan tersebut. Abdul Wahab Dalimunthe yang memimpin rombongan tersebut mengaku malu dengan kondisi tersebut. Namun ia berkilah hal ini menjadi urusan dari pemerintah.
"Ini urusan pemerintah, saya ikut malu ini bisa kek gini. Nanti yang dari Kemendagri akan mencatatnya,” sebutnya.
Anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Alexander Litay juga menanggapi singkat soal permasalahan selisih jumlah desa itu. Dia berjanji akan mengingatkan Mendagri untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum Pemilu.
"Kami ingatkan lagi nanti Mendagri," kata mantan Sekjen DPP PDIP itu. [ded]
KOMENTAR ANDA