Pernyataan resmi seorang kepala negara yang mengaku dirinya adalah "korban pers " cukup mengagetkan dan patut disesalkan."Seorang kepala negara menjadi korban? Apakah ini tidak berlebihan? Karena yang bicara itu seorang presiden, maka pernyataan ini juga dapat dipersepsikan memojokkan media untuk ukuran era demokrasi seperti sekarang ini," kata politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, kepada wartawan, Kamis (24/10/2013).
Purnawirawan bintang dua TNI yang kini bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, salah satu fungsi pers adalah mengontrol pemerintah dan itu penyebabnya pers disebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Maka, seseorang yang merasa "dirugikan" oleh pers sesuai aturan sebaiknya melakukan hak jawab atau membawanya ke Dewan Pers.
"Pernyataan seorang kepala negara adalah pernyataan seorang pemimpin yang patut diteladani. Seharusnya SBY lebih arif dan bijak dalam bertutur kata agar tidak menyulut permasalahan yang ada selama ini," terangnya.
TB Hasanuddin mengingatkan SBY bahwa di daerah-daerah luar Jakarta masih banyak wartawan yang jadi korban kekerasan karena sebagian dari masyarakat belum mengerti fungsi, tugas dan peran pers di era demokrasi.
"Mudah-mudahan pernyataan ini tak menjadi panutan di daerah-darerah dan kemudian menimbulkan kebencian bahkan anarkis terhadap insan pers. Seorang pemimpin seharusnya mampu memberi contoh dan mencerahkan pendidikan politik kepada rakyatnya," tandasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA