Ditaksir hujan deras akan terus melanda Sumatera Utara khususnya kawasan Kota Medan. Bahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan deras masih akan terjadi hingga Desember mendatang. Pembuktian ini juga terlihat pada bulan Oktober, dimana bulan ini merupakan puncaknya curah hujan.Disamping itu, normalisasi drainase yang dilaksanakan pemerintah di Kota Medan menjadi pertanyaan besar. Karena genangan air tidak terelakkan setiap kali hujan mengguyur Kota Medan.
Menyikapi ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain menilai, normalisasi drainase yang dilakukan Pemerintah Kota Medan kurang optimal. Sebab, setiap tahunnya, anggaran yang ditampung untuk proyek tersebut cukup besar dan hasil yang dicapai tidak maksimal.
"Penggunaan anggaran Dinas Bina Marga tidak tepat sasaran. Penempatan pekerjaannya juga tidak becus," ketus Herri kepada MedanBagus.Com diruang kerjanya gedung sementara DPRD Medan Jl.Krakatau, Selasa (22/10/2013) menanggapi kondisi genangan air yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Medan.
Menurut Herri, pengerjaan normalisasi drainase tersebut tidak dilakukan melalui kajian dan perencanaan yang matang, sehingga hasil kerjaan itu tidak mampu mengatasi persoalan banjir yang terjadi. "Pemerintah hanya mengkaji dimana masalahnya, tetapi tidak melihat dimana hilir yang menjadi pembuangan aliran air tersebut," katanya.
Herri menambahkan, minimnya pengontrolan dan perawatan terhadap hasil pengerjaan drainase tersebut. Belum lagi cara pembuatan ataupun normalisasi drainase itu yang merugikan masyarakat, karena hasil kerukan itu dibiarkan terlalu lama di pinggir jalan.
"Penganggrannya asal-asalan saja, yang penting dilaksanakan. Akibatnya, ya beginilah hasilnya. Beda dengan di luar negeri setiap pengerjaan drainase itu sisa korekannya langsung diangkut, sehingga kondisi jalan langsung bersih dan tidak mengganggu pengguna jalan," ungkap Herri mencontohkan.
Sambung Herri, semakin diperparah lagi karena lay out MUDP sudah tidak terlihat lagi saat ini, sehingga Kota Medan dan provinsi hanya bisa menerka-nerka. Dampaknya kondisi Kota Medan sama dengan kondisi ketika MUDP lalu. "Banyak lubang-lubang. Jadi, bukan hanya pekerjaan pemerintah daerah saja, pekerjaan pemerintah pusat juga tidak becus," katanya. [hta]
KOMENTAR ANDA