Ketiadaan anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota, camat dan seterusnya kepada pihak kelurahahan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan dalam hal memberikan layanan publik menyebakan pihak kelurahan Binjai Barat berinisiatif untuk menggalang dana operasionalnya sendiri.Setidaknya itu disampaikan seorang lurah berinisial CA di salah satu kelurahan di Kotamadya Binjai, kepada MedanBagus.Com, ketika menjelaskan alasan mengapa warga dikenakan beban biaya pengurusan surat kematian.
"Kita membayar listrik, rental komputer, print dan memberikan kepada kepling," ujar dia ketika ditanya mengenai adanya praktek pungutan biaya dalam pengurusan surat-surat kematian warga.
Dikatakan dia, pihaknya tidak mematokkan jumlah biaya tersebut. Namun kutipan biaya administratif itu memang dilakukan untuk menutupi operasional kelurahan.
"Sekarang, begini bang. Pertimbangannya di sini kita tak punya anggaran dari Pemko. Untuk menutupi operasional, Kelurahan mengenakan biaya kepada warga,"
Cerita ini bermula ketika Sukamto, seorang warga mengurus surat kematian istrinya yang meninggal pada Minggu (6/10/2013). Menurut pria yang berprofesi sebagai guru itu, pada Senin kemarin dia mengurus surat kematian di kelurahan Binjai Barat. Oleh petugas, Sukamto kemudian dimintai sejumlah uang untuk biaya adminsitratif senilai Rp. 400 ribu. Pria yang baru ditimpa musibah itu pun kemudian menyanggupi dengan cara membayar Rp. 200 ribu sebagai tanda jadi. Namun, belakangan, Sukamto baru menyadari bahwa biaya itu dinilai mahal. Sehingga dia menceritakan pengalaman ini kepada MedanBagus.Com. [hta]
KOMENTAR ANDA