PT PLN Sumatera bagian Utara buang badan soal dampak dari pemadaman listrik yang terjadi. Mereka juga menolak bertanggungjawab atas kerusakan ataupun insiden kebakaran yang terjadi saat listrik padam.Ini terungkap saat perwakilan dari 13 massa elemen yang tergabung dalam Koalisi Rakyat, pekerja, mahasiswa dan Ornop berdialog dengan PT PLN di kantor PLN wilayah Sumut, Jalan KL Yos Sudarso, Kamis (3/10/2013).
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
Seorang perwakilan massa, Erwin Manalu mempertanyakan sikap PLN tentang kompensasi yang diberikan terhadap pemadaman lampu yang terjadi di Sumut.
"Apa kompensasi yang kalian (PLN-red) jika pemadaman ini terus berlangsung. Karena pamadaman listrik ini telah membuat banyak terjadinya kebakaran di Kota Medan dan banyak kerugian material yang dialami masyarakat," katanya.
General Manager PT PLN Sumatera bagian Utara, Heri Priyambodo hanya menjawab bahwa permasalahan ini akan dilaporkan ke pusat.
"Kita di Sumut ini hanyalah pelaksana dan yang menentukan adalah pusat. Kalau untuk kebakaran yang disebabkan akibat pemadaman, kita akan lihat dulu apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut dan bukan kita yang bertanggungjawab," katanya.
Mendengar jawaban tersebut, perwakilan dari massa terlihat mulai emosi karena PLN menolak bertanggungjawab.
"Itu bukan jawaban yang kita mau, tapi kepastian dari pihak PLN. Masa kalian bilang kebakaran tersebut bukan urusan kalian. Sudah jelas-jelas kebakaran tersebut akibat terjadinya krosleting akibat pemadaman listrik," kata Ketua Sakti Sumut, Tongam Freddy Siregar.
Sementara Ketua SBSI 1992, Pahala Napitupulu mengatakan, akibat pemadaman ini banyak kerugian yang dialami masyarakat, karena listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat.
"Kompensasi apa yang akan diberikan pemerintah terhadap kerugian terhadap masyarakat dan industri sebagai akibat pemadaman listrik," ujarnya.
Lagi-lagi pihak PLN menolak. Terkait pemadaman yang terjadi, menurutnya, akan segera teratasi hingga akhir november 2013 mendatang. "Sekali lagi kami minta maaf kepada masyarakat akibat terganggunya pelayanan itu," ujar Heri Priyambodo.
Mendengar pernyataan tersebut, massa meminta kepada PLN untuk dapat mengratiskan pembayaran rekening listrik sampai dengan pelayanan PLN berjalan normal.
"Jika memang listrik dapat kembali normal hingga akhir November, maka masyarakat sumut harus mendapatkan kompensasi untuk dapat menggratiskan pembayaran rekening listrik sampai Sumut tidak ada lagi pemadam. Hal itu juga kita minta PLN dapat membuat hitam diatas putih tentang pernyataannya agar masyarakat Sumut tahu," ujarnya.
Namun, lagi-lagi pihak PLN menyatakan tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal ini dan kebijakan itu kembali kepada Pusat.
Karena PLN tak bisa memberi kepastian, pertemuan tak menghasilkan titik temu. Perwakilan massa akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan kembali pada akhir November untuk menagih janji PLN.
"Kita akan kembali mendatangi Kantor PLN untuk menagih janjinya, jika tidak masyarakat Sumut akan membakar kantor PLN ini karena tidak bertanggung jawab," ujar Pahala. [ded]
KOMENTAR ANDA