MBC. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, membuat Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, teringat proses awal pembentukan MK.
Saat itu, Megawati Soekarnoputri, dalam rapat di DPP PDI Perjuangan, sempat menanyakan apakah betul suatu tafsir atas konstitusi, yang dirumuskan dengan sangat baik dan membumi oleh para pendiri republik ini kemudian diserahkan pada sembilan orang hakim MK.
"Bukankah mereka pada akhirnya juga mewakili individu-individu yang tidak bisa terlepas dari kepentingan personal? Kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, apabila tugas yang sangat penting untuk mengawal konstitusi itu kemudian dirusak oleh orang per orang?" kata Hasto, menirukan kembali pertanyaan Megawati, sesaat lalu Kamis, (2/10/2013).
Namun, lanjut Hasto sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, karena euforia politik saat itu yang memang menuntut MK harus didirikan, Megawati, yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI, pun secara konsisten melaksanakan keputusan MPR. Bahkan dalam bayangan Megawati, aspek kenegarawanan dari hakim MK itu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat dalam sistem politik Indonesia.
"Atas dasar hal itu, maka Megawati Soekarnoputri kemudian mencari sendiri lokasi yang paling cocok untuk gedung MK. Karena itulah Gedung MK sengaja dipilih di lokasi yang sangat strategis dan berada di ring satu pemerintahan Negara RI," jelas Hasto.
Harapan Megawati, masih kata Hasto, hakim MK benar-benar memiliki kenegarawanan yang sangat kuat. Namun akhirnya harapan ini diruntuhkan hanya karena suatu napsu untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
"Sungguh ironis, betapa jauhnya antara cita-cita dan kenyataan. Kekhawatiran Megawati pada awal pendirian MK kini terbukti," kata Hasto. [ded]
KOMENTAR ANDA