MBC. Komisi B DPRD Kota Medan mengimbau kepada para guru baik sekolah negeri maupun swasta di kota Medan agar dapat menahan rencana mogok mengajar Sabtu, 5 Oktober 2013 mendatang.
Selain dapat mengganggu proses belajar-mengajar di masing-masing sekolah, para guru juga diminta jangan mudah terprovokasi dengan wacana aksi damai yang akan dilakukan secara bersamaan di semua daerah itu.
"Kami imbau kalau bisa aksi itu ditahan dulu. Karena rencana mogok mengajar para guru seluruh Indonesia itu akan mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah. Terutama bagi guru-guru di kota Medan," kata Anggota Komisi B, Yahya Payungan Lubis, di ruang kerjanya, Selasa (1/10/2013) sore.
Menurutnya, aksi tersebut dilakukan para guru mengingat banyaknya persoalan di dunia pendidikan yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah pusat.
"Hingga saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa permasalahan sertifikasi, tunjangan, maupun penyertaan guru swasta untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mampu diatasi pemerintah pusat," terangnya.
Sehingga, lanjut Yahya, di mana dalam hal ini, ternyata pihaknya cukup intens menyoroti berbagai permasalahan di dunia pendidikan khususnya yang terjadi di Kota Medan.
"Kami (Komisi B-red) sudah lama menyoroti persoalan ini. Apalagi soal tunjangan sertifikasi guru yang dialami hampir semua guru di berbagai daerah di Indonesia," ujar politisi Demokrat Medan itu yang turut dibenarkan anggota Komisi B lainnya Paulus Sinulingga dan Juliaman Damanik.
Dia menambahkan, bahwa sah-sah saja bila para guru ingin menyampaikan aspirasi serta keluhan yang dialami selama ini. Apalagi tepat di momen tersebut adalah hari guru se-dunia.
"Yang penting para guru jangan mudah terprovokasi. Melainkan karena merasa senasib dan sepenanggungan. Itu merupakan waktu yang tepat menyampaikan keluhan karena secara bersamaan para guru juga memperingati hari lahir mereka," timpal Paulus Sinulingga.
Paulus bilang, seyogyanya pihak pemerintah dapat mengakomodir segala kebutuhan tenaga pengajar. Walaupun ia menyakini bahwa di era sekarang ini pemerintah pusat sudah cukup peduli terhadap kesejahteraan guru.
"Ke depan, paling tidak masalah keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru dapat segera diatasi pemerintah. Karena motivasi kerja berjalan lurus dengan kesejahteraan yang diberikan," ungkap politisi Hanura Medan itu.
Dengan demikian, Komisi B DPRD Medan berusaha mensosialisasikan permasalahan ini dengan segera membentuk panitia khusus (Pansus), di mana untuk mengetahui secara mendalam permasalahan yang dialami guru-guru di kota Medan.
"Komisi B akan bentuk pansus terkait masalah pendidikan ini. Langkah pertama kami akan koordinasikan kepada ketua atau wakil ketua komisi," pungkas Yahya, seraya meminta agar pimpinan DPRD turut menyetujui niat baik yang akan dilakukan Komisi B itu.[ded]
KOMENTAR ANDA