Pembubaran paksa massa Gerakan Masyarakat Peduli (GMP) Kota Medan oleh sekelompok preman saat berunjukrasa di kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, seolah membenarkan kecurangan yang dilakukan Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin saat menjabat Kepala Dinas Pendapatan.Masa yang sejatinya akan berunjukrasa di depan kantor Walikota pukul 10:30 wib ini, sebelumnya juga telah dilempari batu oleh kelompok tak dikenal, saat melakukan koordinasi (titik kumpul aksi) di seputar Jalan Pulau Pinang. Namun Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri ketika dihubungi MedanBagus.Com, Selasa (1/10/2013) berselang beberapa menit kericuhan usai, membantah keras telah menyiapkan preman untuk membubarkan paksa massa pengunjukrasa.
"Tidak ada Pemko Medan demikian. Trims," ungkap Syaiful melalui Short Massage Service miliknya.
Lebih lanjut wartawan menanyakan bahwa menyampaikan aspirasi hak seseorang maupun kelompok dan dijamin oleh undang-undang tidak ada yang boleh menghalanginya, Syaiful tak kunjung membalas pertanyaan MedanBagus.Com.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Medan Khairuddin Salim menyayangkan sikap aparat penegak hukum (Polisi) yang terkesan melakukan pembiaran saat pengunjukrasa dibubarkan paksa saat menyampaikan aspirasi mereka. Padahal, massa tersebut secara resmi telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polresta Medan.
"Mereka (pengunjukrasa) kan sudah melayangkan surat pemberitahuan, yang berhak membubarkan itu aparat kepolisian bukan preman," terangnya.
Lanjut Khairuddin, aparat kepolisian harus mengusut siapa dalang dibalik pembubaran paksa pengunjukrasa itu. Jika tidak juga dilakukan, secara tidak langsung, Polisi tidak adil dalam penegakan hukum di negara ini.
"Aparat kepolisian harus mengusut tuntas siapa dalang dibalik pembubaran paksa itu, kalau tidak ingin dikatakan lemah dalam penegakan supermasi hukum," tegasnya. [hta]
KOMENTAR ANDA