Tidak ada penjagaan ekstra terlihat di Pemko Medan menyusul rencana aksi ratusan orang terhadap dugaan korupsi Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin saat menjabat Kepala Dinas Pendapatan.Pantauan di kantor Walikota Medan, Selasa (1/10/2013) hingga pukul 10.30 WIB, belum ada terlihat tanda-tanda pengunjukrasa akan datang.
Terlihat di pintu gerbang kantor kota, hanya petugas dari Satpol PP yang tengah duduk sambil membaca koran. Sementara belasan polisi hanya duduk santai sambil berbincang di pintu samping kantor kota.
Plt Walikota Medan sendiri dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), program singkat angkatan XIX tahun 2013, Lemhanas RI. Hadir dalam acara itu nanti Ketua DPRD Medan dan unusr Ketua Komisi DPRD Medan.
"Mana ada yang mau demo, kau liat lah sendiri. Banyak gak polisi yang berjaga-jaga diluar?" ungkap salah seorang PNS di kantor kota yang coba MedanBagus.Com tanyai perihal aksi ini, Selasa (1/10/2013).
Perkataan PNS tersebut seolah membenarkan keadaan. Dari informasi yang beredar di BlackBerry Massanger kemarin, Senin (30/9/2013), seratusan masa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli (GMP) Kota Medan akan menutup akses pintu masuk kantor kota, demi menyalurkan aspirasi mereka.
"Kepada abangnda/rekan2 pers dengan ini kami beritahkan sekaligus mohon diliput aksi/unjuk rasa Gerakan Masyarakat Peduli (GMP) Kota Medan besok (hari ini-red) Selasa 1 Oktober 2013 pukul 10.30 pagi di Kantor Walikota-Kapoldasu-Kejatisu, terkait dugaan kuat korupsi Dzulmi Eldin. Massa sekitar 160 orang. ttd koordinator. Sugianto & Asaluddin," demikian pesan singkat BBM.
Dzulmi Eldin sendiri hanya tutup mulut saat dimintai komentarnya. Dia terlihat gerah ketika MedanBagus.Com mencoba mengklarifikasi dugaan yang disangkakan kepadanya akhir pekan lalu (Sabtu 28/9/2013-red).
"Terserah kaulah menanggapinya gimana," katanya sambil berlalu pergi memasuki mobil dinasnya.
Diketahui dalam aksi-aksi sebelumnya, Dzulmi Eldin dituduh melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006-2007, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 20 Milyar.
Dugaan korupsi tersebut meliputi, sewa gedung Bank Sumut senilai Rp2,1 Milyar, Upah pungut senilai Rp2,8 Milyar dan Rehap Komputerisasi senilai Rp14 Milyar.
[ded]
KOMENTAR ANDA