Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) diwanti-wanti untuk berhati-hati dalam melakukan pembahasan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2013.Selain harus berhati-hati, para Pimpinan dan Anggota Dewan juga diingatkan untuk arif dan bijaksana dalam pembahasan anggaran tersebut. Penegasan itu dikemukakan Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai, Muhri Fauzi Hafiz kepada MedanBagus.Com, Minggu (29/9/2013).
Menurut Muhri, hal itu dirasa penting. Karena telah muncul kegelisahan dan kecemasan yang dirasakan masyarakat Sumut atas krisis keuangan yang terjadi pada APBD 2013.
"Para pimpinan dan Anggota Dewan harus hati-hati dan arif dalam melakukan pembahasan P-APBD 2013 Sumut, yang mulai berjalan saat ini. Masyarakat Sumut menanti kejelasan tentang krisis keuangan yang terjadi pada APBD Sumut 2013," ungkap pria yang akrab disapa Fauzi ini.
Lanjut pria yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Sumut, nomor urut 8, Daerah Pemilihan (Dapil) Langkat-Binjai dari Partai Demokrat ini, kekhawatiran masyarakat Sumut atas krisis keuangan yang terjadi pada APBD Sumut 2013 tersebut disebabkan, adanya kabar yang menyebutkan, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan upaya merasionalisasikan APBD 2013.
"Dari informasi yang diterima, ada upaya Pemprovsu melakukan rasionalisasi APBD 2013. Dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dikurangi anggarannya sekitar 15 persen dari kesepakatan yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) tahun sebelumnya," cetusnya.
Selain itu, ada persoalan lain yang juga tak kunjung direalisasikan hingga saat ini, yaitu bantuan keuangan provinsi terhadap kabupaten/kota di Sumut. Padahal, saat ini sudah akhir masa akhir tahun anggaran. Maka dari itu, dia menegaskan, para pimpinan dewan dan terutama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho, mesti mempertegas apa yang menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan tersebut.
Menurutnya, jika penyebabnya adalah tindak pidana korupsi, maka hal ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tapi, jika penyebabnya adalah kesalahan perencanaan, maka hal ini akan menjadi beban yang berat bagi Pemprovsu untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Pimpinan dewan, apalagi Gubsu Gatot Pujo Nugroho, sebaiknya harus tegas. Harus secara gamblang mengakui dan menjelaskan apa penyebab terjadinya krisis keuangan ini. Apakah itu karena adanya tindak pidana korupsi atau karena kesalahan perencanaan? Agar semuanya jelas," tandasnya. [hta]
KOMENTAR ANDA