Aksi unjukrasa warga ke kantor PLN di berbagai tempat di Sumatera Utara, langsung disikapi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut mereka mendesak PLN mempercepat proses maintanance pembangkit juga set up genset sewaan dan meminta PT Inalum kembali memasok listrik 120 MW.Sejumlah rekomendasi itu muncul dalam rapat FKPD Sumatera Utara di rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Utara Saleh Bangun, Selasa (24/9/2013) pagi. Tidak hanya membahas masalah listrik, coffee morning ini juga membahas kondisi keamanan Sumatera Utara seiring dengan meningkatnya aksi perampokan bersenjata api.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sumut Saleh Bagun dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Burhaduddin Siagian, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Sungkono.
Hadir juga Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Brigjen TNI Cucu Sumantri, Ketua Pengadilan Tinggi Sumuy A TH Pudjiwahono, Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi, Wakapolda Brigjen Pol Basaruddin, Wadanlantamal I Belawan Kolonel Marinir Dedi Suhendar, Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaludin Harahap dan beberapa ketua Fraksi DPRD Sumut.
Unsur FKPD Sumatera Utara menyayangkan lemahnya manajemen PLN sebagai pemegang monopoli setrum di Indonesia. Karena seharusnya sebagai pemain tunggal di bisnis listrik, PLN seyogyanya bisa memprediksi kebutuhan listrik masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki.
Krisis listrik bukan kali ini terjadi di Sumatera Utara, namun pernah terjadi pada 7 tahun silam dengan pokok masalah yang serupa yakni rusaknya mesin-mesin pembangkit berusia tua di Belawan. Maka sangat aneh jika PLN kembali terjerembab dalam masalah yang sama, padahal saat itu pemerintah pusat sudah membangun sejumlah pembangkit baru seperti PLTA Renun, juga Labuhan Angin.
FKPD menilai masalah listrik harus melibatkan pemerintah pusat sebagai regulator utama. Sebab pemerintah daerah memiliki keterbatasan dan wewenang. Dalam pertemuan ini terungkap, PLN saat ini sedang mulai men-set up mesin genset sewaan yang di datangkan dari luar negeri. Diharapkan solusi jangka pendek ini bisa segera mengakhiri byar pet di Sumatera Utara pada November mendatang.
Gubernur Sumatera Utara dalam rapat menuturkan, dari pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN), kondisi listrik di Sumatera Utara makin complicated karena PLN tidak bisa segera memasok setrum dari PLTU Pangkalan Susu ke pembangkit di Binjai untuk segera masuk sistem kelistrikan Sumatera Utara.
Arus listrik sebesar 2x220 MW seyogyanya sudah bisa didistribusikan per September lalu, namun terkendala karena pembangunan tower transmisi PLN di Padangtualang dan Gebang, Kabupaten Langkat terkendala warga yang menuntut ganti rugi cukup tinggi
Akibat kondisi ini membuat pengujian dan penyetelan aliran listrik dari PLTU Pangkalan Susu ke dalam system kelistrikan Sumatera Utara jadi tertunda. Padahal jika PLTU Pangkalan Susu beroperasi sebesar 2 x 220 Megawatt otomatis akan bisa meringankan beban krisis listrik saat ini.
"Untuk mengatasi krisis listrik ini butuh kerjasama lintas sektor. Tak hanya pemerintah tapi juga masyarakat," kata Gubsu. [ded]
KOMENTAR ANDA