Koalisi Mahasiswa Peduli Demokrasi (KMPD) Sumatera Utara meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengambil alih pelaksanaan seleksi calon komisioner di Provinsi Sumatera Utara. Permintaan itu disampaikan massa KMPD Sumut, ketika menggelar unjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan Medan, Selasa (17/9/2013) sore. Ketua Umum KMPD Sumut, MR Mangaraja Pardamean Ritonga dalam orasinya berteriak, sangat menyesalkan adanya dugaan kecurangan dan kolusi dalam proses seleksi untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.
"Bagaimana demokrasinya mau berkualitas kalau proses pemilihan anggota KPU saja penuh dugaan kecurangan dan kolusi," katanya.
Mangaraja menjelaskan, adanya dugaan kecurangan dan kolusi dalam seleksi calon anggota KPU Sumut itu dapat dilihat dari rangkaian proses tes yang dijalankan tim seleksi. Dari awal, proses seleksi dinilai sudah tidak murni, bahkan tim seleksi terkesan tidak cermat dalam menyeleksi berkas sehingga harus meralat keputusan yang telah diambil.
Ia mencontohkan keikutsertaan kembali Ketua KPU Mandailing Natal, Jefri Antoni dalam ujian tertulis, padahal diawalnya telah dinyatakan tidak lulus seleksi berkas, menjadi bukti banyaknya kejanggalan selama proses seleksi.
Selain itu, KMPD Sumut juga menilai hasil seleksi yang dilakukan cacat karena mengabaikan tanggapan masyarakat mengenai kualitas dan integritas calon komisioner Sumut. Misalnya, adanya tiga calon yang mendaftar sebagai komisioner di luar Sumut dan adanya tiga calon yang masih bermasalah dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), seperti anggota KPU Taput Lamtagon Manalu, yang pada akhirnya di pecat oleh DKPP sebagai anggota KPU Taput.
"KPU Pusat harus segera evaluasi kinerja tim seleksi Sumut, dan KPU RI harus mengambil alih proses seleksi tersebut," ujarnya. [hta]
KOMENTAR ANDA