Wacana tes keperawanan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas masih terus berlangsung serta mengindikasikan pemerintah pusat tidak serius menolak wacana itu."Kami juga tegaskan bahwa tes itu adalah bentuk diskriminasi karena berangkat dari persepsi perempuan seperti komoditas. Kalau masih baru, masih bisa dipakai dan kalau sudah bekas tidak bisa," ujar anggota Komite Aksi Perempuan (KAP), Mutiara kepada Rakyat Merdeka Online di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (15/9).
Mutiara juga mengatakan, pelaksanaan tes tersebut akan percuma untuk mengatasi masalah sex bebas. Dia menyarankan pemerintah sebaiknya memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kepada remaja dan pelajar.
"Solusi sex bebas bukan dengan tes keperawanan tapi dengan kenalkan pelajaran kesehatan seksual dan reproduksi agar remaja lebih bertanggung jawab," sambungnya di sela aksi yang berlangsung dimulai sekitar pukul 07.30 WIB itu.
Dalam aksinya menolak tes keperawanan, puluhan massa KAP membawa sebuah spanduk besar bertuliskan "Stop Kejahatan Seksual dan Eksploitasi Terhadap Tubuh Perempuan" dan beberapa spanduk kecil bertuliskan "Tes Keperawanan = Diskriminasi Terhadap Perempuan", "Sexual and Reproductive Health is Rightsfor All", "Kami Butuh Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Tes Keperawanan No" dan beberapa tulisan sejenisnya.
Aksi berjalan aman dan kondusif meski tanpa dijaga aparat kepolisian. Sebelum berakhir, para pendemo berorasi sambil berjalan mengelilingi Bundaran HI.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA