MBC. Penembakan pada polisi akhir-akhir ini sudah benar-benar membuat masyarakat resah. Karena itu, Presiden SBY harus mengambil-alih persoalan ini dengan memberdayakan semua lembaga.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin dalam keterangan beberapa saat lalu Sabtu, (14/9/2013).
"Penegakan hukum dan segala proses hukum tetap harus dihormati dan menjadi tanggung jawab polisi. Tapi Presiden harus masuk untuk mengambil langkah kongkrit memadukan kekuatan yang ada, karena ini bukan lagi persoalan polisi saja namun sudah menjadi persoalan kita semua," kata TB Hasanuddin.
Menurut TB Hasanuddin, yang merupakan politisi PDI Perjuangan, salah satu lembaga yang layak dipertimbangkan untuk membantu polisi itu adalah TNI. Apalagi TNI memiliki aparat teritorial hingga ke tingkat pedesaan.
"Atau memaksimalkan badan intelijen. Sehingga dengan semua lembaga bergerak, maka hal ini akan memudahkan pencarian pelaku teror," tegas TB Hasanuddin sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Paling tidak, dalam empat bulan terakhir ini, sudah ada lima peristiwa penembakan pada polisi. Pada 7 Juni, peristiwa penembakan terjadi di Kediri dengan korban Bripka Didik Puguh. Pada 27 Juli, peristiwa penembakan terjadi di Jalan. Cirendeu Raya, Ciputat dengan korban Aipda Fatah Saktiyono. Pada Rabu 7 Agustus, peristiwa penembakan terjadi di Depan RS Sari Asih, Ciputat, dengan korban Ipda Dwiyanto. Pada Jumat 16 Agustus, peristiwa penembakan terjadi di Pondok Aren, Ciputat, dengan korban Bripda Kus Hendratma dan Bripka Ahmad Maulana.
Penembakan pun terjadi kepada Bripka Sukardi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa malam (10/9). Terakhir, pada 13 September, polisi kembali ditembak di Cimangis dengan korban Briptu Ruslan. [ded]
KOMENTAR ANDA