Permintaan tim seleksi KPU Sumut yang meminta agar masyarakat memberikan tanggapan atas nama-nama calon anggota KPU Sumut yang lolos 20 besar mendapat respon. Salah satunya dari sekolah pendidikan politik "politica institute". Melalui suratnya No.18/PI-Ex/IX/2013 tertanggal 6 September 2013, direktur Politica Institute, Parlindungan Sibuea memberi masukan terkait 20 nama calon anggota KPU Sumut periode 2013-2018.
Dimana, ia menyebutkan agar peserta seleksi yang berstatus masih aktif sebagai komisioner KPU saat ini tidak lagi diloloskan. Alasannya, mereka dinilai telah gagal mengemban amanat dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu Gubernur 2013.
"Partisipasi masyarakat sangat rendah hanya 48 %, di Medan hanya 36% ini bukti empirik mereka gagal menjalankan tugasnya," kata Parlindungan, Jum'at (6/9/2013).
Selain dalam kasus tersebut, Parlindungan juga menyebutkan beberapa komisioner yang saat ini masuk dalam 20 besar tersebut kerap melakukan tindakan yang tidak cermat. Salah satunya dalam menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).
"Mereka sempat menetapkan status "belum memenuhi syarat" atau BMS terhadap Bacaleg PPP Ahmad Hosen Hutagalung karena alasan pindah partai padahal yang bersangkutan ternyata tidak pindah partai," Ia mencontohkan.
Surat berisi masukan ini sendiri telah masuk kepada tim seleksi KPU Sumut. Ketua tim seleski, Prof Syaad Afifudin Sembiring menyebutkan masukan ini akan menjadi pertimbangan bagi mereka.
"Ya sudah masuk suratnya," sebutnya singkat melalui selulernya.
Data yang didapatkan, dari 20 nama calon anggota KPU Sumut yang lolos tes tertulis, kesehatan dan psikotes, 7 diantaranya masih berstatus komisioner aktif baik di KPU Sumut maupun KPU kabupaten/kota.
Mereka yakni Nurlela Djohan, DR H Surya Perdana SH MHum, dan Drs Bengkel Ginting MSi yang merupakan komisioner di KPU Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Evi Novida Ginting, Lamtagon Manalu SSi MSP, Hatta Ridho, Octhavianus Harefa, dan Nazir Salim Manik SSos MSP yang adalah komisioner di beberapa kabupaten/kota. [ded]
KOMENTAR ANDA